Buntut bupati 'ngamuk' soal BLT, DPR dorong sinergi pusat-daerah
Pemerintah pusat dan daerah harus pastikan bantuan Covid-19 tepat sasaran.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat kembali dievaluasi dan dioptimalkan.
Hal ini menyusul viralnya video Bupati Bolaang Mengondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar yang 'ngamuk' lantaran menilai kebijakan sejumlah menteri telah menyulitkan masyarakat penerima bantuan dari pemerintah di masa pandemi Covid-19.
"Kami selalu menyampaikan agar koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan RT/RW sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data (bantuan) itu dilakukan agar tepat sasaran," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili dihubungi, Selasa (28/4).
Menurut Ace, sebenarnya antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan para Kepala Daerah telah ada koordinasi tentang program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bansos Tunai. Terutama data penerima manfaat dari program-program tersebut.
Soal PKH sendiri, Ace menuturkan, seharusnya minggu lalu telah dicairkan untuk bulan April ini. Sementara rogram yang lain seperti Kartu Sembako dan Bansos Tunai saat ini sedang dalam proses pencairan.