Bupati Meranti dan Kemenkeu akan dipertemukan bahas polemik DBH Migas

Pertemuan digelar di Kemendagri, dihadiri Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ilustrasi. Foto ppsdmmigas.esdm.go.id

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi dan mengagendakan pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas dana bagi hasil (DBH). Pertemuan rencananya digelar pada Selasa (20/12).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut bakal berlangsung di kantor Kemendagri dan hasilnya bisa diketahui setelah pertemuan.

"Rencananya hari Selasa besok mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Fatoni dalam keterangannya, Senin (19/12).

Agenda pertemuan tersebut menyusul protes Bupati Meranti Muhamad Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. Padahal, Adil menilai pemerintah telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Kepulauan Meranti.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu. Kekecewaannya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada sesi tanya jawab saat acara berlangsung.