Gerindra dan PKS terseret dugaan politik berbayar
Gerindra dikejutkan dengan pengakuan La Nyalla terkait Pilgub Jatim. Sedangkan sekutunya, PKS, dihebohkan dengan hal serupa di Cirebon.
Setelah heboh pengakuan La Nyalla Mataliti terkait mahar politik oleh Gerindra di Pilgub Jawa Timur, kali ini pengakuan serupa muncul di Pilwalkot Cirebon, Jawa Barat. Kabar tersebut mencuat usai Brigjen (Purn) Siswandi mengaku dimintai sejumlah uang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) demi memuluskan langkahnya meminpin di Kota Cirebon.
Namun, Sekretaris Umum DPW PKS Jabar, Abdul Hadi Wijaya memastikan telah melakukan investigasi kepada kader yang terlibat dalam proses penerbitan SK untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. Sejumlah fakta pun ditemukan diantaranya, PKS gagal mengonfirmasi Siswandi siapa oknum yang meminta dana tersebut.
“Beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti,” ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1).
Hadi menambahkan, proses penentuan kandidat kepala daerah di Kota Cirebon cukup dinamis. Bahkan, ia menjamin DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis. “DPP PKS mustahil memproses nama yang tidak diajukan secara resmi oleh DPW,” sambungnya.
Sementara Wasekjen Gerindra, Ferry Juliantono membantah bahwa batalnya poros baru di Jatim karena adanya mahar politik. Terlebih sempat muncul tudingan dari La Nyalla Mataliti terkait praktek politik berbayar jika mantan Ketua PSSI itu ingin maju di Jatim melalui Gerindra.