Gerindra dan PPP respons wacana ambang batas parlemen PDIP

Partai Gerindra belum bisa menentukan sikap terkait wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menaikkan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold. Alasannya, karena harus berpijak pada kesepakatan partai secara nasional.
 
"Sementara Gerindra belum. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bicarakan mengenai apakah kita setuju atau tidak," Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, kemungkinan dalam waktu dekat partainya akan membicarakan terkait ambang batas parlemen tersebut. Dasco enggan menyampaikan pendapat pribadi ihwal sistem pemilu ke depan.

"Saya kan jubir partai, apa yang saya kemukakan akan jadi pernyataan partai, sementara itu belum pernah dibicarakan di partai. Jadi saya tidak boleh bicara secara pribadi," ujarnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani berharap ambang batas parlemen tidak dinaikkan. PPP, jelas Asrul, tetap menghormati rekomendasi PDIP tersebut, dan meyakini PDIP masih membuka ruang musyawarah dalam mewacanakan rekomendasinya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas parlemen sebesar 5 persen, naik dari batas sekarang sebesar 4 persen.