Gubernur Banten tolak rencana pemerintah hapus tenaga honorer

Wahidin Halim malah akan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai tetap.

Politisi senior yang juga Penasihat Bakor (Badan Koordinasi) Pembangunan Provinsi Banten Akbar Tanjung (kanan) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (tengah) menyaksikan penandatanganan naskah Peresmian Bakor Pembangunan Banten Sekjen Bakor Ali Yahya (kedua kiri) dan Ketua Bakor Irsyad Djuwaeli (kiri) di Serang. Antara Foto

Gubernur Banten, Wahidin Halim, menolak rencana pemerintah dan DPR yang akan menghapus tenaga honorer di Provinsi Banten. Dia menegaskan bakal mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. 

Alih-alih memberhentikan tenaga honorer, Wahidin Halim malah akan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai tetap. Tentu dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji mereka para tenaga honorer.

“Mereka sudah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya enggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak dan istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SKpnya Kementerian PAN RB, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” kata Wahidin Halim di Serang, Banten, Kamis (24/1).

Sebagai Gubernur Banten, kata dia, dirinya tidak akan tinggal diam. Wahidin mengaku akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.

Bahkan, menurutnya, jikalau mereka mesti diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya, dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.