PSI sebut hak interpelasi diajukan DPRD DKI biar Anies tak buang badan
Hak interpelasi diajukan untuk meminta kejelasan Anies yang terkesan tetap ngotot menggelar balapan mobil di tengah defisit anggaran.
Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengatakan, hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E, bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Justin, hak interpelasi diajukan untuk meminta kejelasan Anies yang terkesan tetap ngotot menggelar balapan mobil di tengah defisit anggaran dan kehidupan rakyat yang serba susah akibat pandemi Covid-19
"Selain itu, rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait Formula E sampai sekarang belum ditindaklanjuti," kata Justin kepada Alinea.id, Jumat (27/8) pagi.
Menurut Justin, setidaknya terdapat tiga hal yang akan ditanyakan kepada Anies. Pertama, Pemprov DKI belum melaksanakan revisi studi kelayakan (feasibility study/FS) Formula E sesuai rekomendasi BPK. BPK merekomendasikan biaya commitment fee dimasukkan ke dalam studi kelayakan.
"Pemprov DKI telah membayar fee Rp560 miliar untuk Formula E. Jika biaya tersebut ikut dihitung ke dalam studi kelayakan, maka mungkin hasilnya tidak layak dikerjakan. Tetapi anehnya, Pemprov DKI bilang revisi studi kelayakan belum selesai, tetapi sudah memutuskan akan mengadakan Formula E tahun 2022. Ini seperti akal-akalan," ucap Justin.