Jokowi minta dikritik, JK: Bagaimana caranya, tanpa dipanggil polisi
JK menilai akar masalah demokrasi Indonesia saat ini terletak pada beban biaya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai harus ada check and balances agar demokrasi berjalan baik. Fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah, kata JK, harus berjalan.
"Walaupun dikritik berbagai-bagai (banyak dikritik), Bapak Presiden (Joko Widodo) mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi,” ucapnya dalam diskusi virtual di acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2).
JK melanjutkan, jika roda pemerintahan berjalan tanpa kontrol dan pengawasan, maka akan cenderung otoriter.
“Kita lihat, pengalaman-pengalaman kita pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik, ekonomi menjadi sulit,” tutur JK.
Menuruk Kalla, demokrasi harus menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. Untuk itu, ia meminta Fraksi PKS di DPR sebagai barisan oposisi agar tetap melaksanakan kewajibannya sebagai penyeimbang kekuasaan negara.