SMRC: Beberapa indikator kebebasan sipil mengalami pelemahan
Data temuan SMRC ini konsisten dengan data dari Freedom House tentang menurunnya kualitas demokrasi Indonesia.
SMRC: Kebebasan sipil lemah, dalam 9 tahun terakhir demokrasi menurun
Dalam sembilan tahun terakhir, Indonesia mengalami kemerosotan skor kebebasan.
Demokrasi Indonesia mengalami Kemunduran, kurang mengakomodasi perempuan
Hadirnya politisi perempuan diharapkan membuat kebijakan yang mengacu pada caring sebagai karakter perempuan bukan eksploitasi
Akun medsos Bivitri Susanti diretas, LP3ES: Represi kebebasan sipi menjadi-jadi
LP3ES menyoroti kebebasan sipil dalam kaitan dengan peretasan akun medsos milik pakar hukum Bivitri Susanti.
Sebut Orba ada kebebasan, Koordinator BEM SI dibanjiri kritik
Kaharuddin membandingkan kebebasan dan kesejahteraan di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Ribuan warga Sri Lanka demo desak keluarga Presiden Rajapaksa mundur dari politik nasional
Rajapaksa dinilai tidak kompeten dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Di bawah kepemimpinannya di Sri Lanka.
Gubernur Kaltim tegaskan siap dikritik soal kinerja
Isran mengklaim, pihaknya membuka Kantor Gubernur bagi siapa saja yang hendak menyampaikan aspirasi dan kritik terkait pemerintahannya.
Ruang sipil menyusut, demokrasi mundur
Sejauh yang diketahui Haris, Indonesia tidak punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi.
Demokrasi makin tergerus digerogoti ancaman UU ITE
Santi menyebutkan bahwa pandemi memperparah banjir informasi. Orang-orang kemudian tidak tahu lagi harus percaya pada apa dan siapa.
Isu tunda Pemilu 2024, pengamat: Demokrasi dalam keadaan bahaya!
Menurut Pangi, hal yang dikhawatirkan saat ini adalah kemunduran demokrasi dan kembali terjebak pada rezim otoriter.
Isu tunda Pemilu 2024 dinilai sebagai kepentingan pragmatis partai politik
Koalisi mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Demokrasi Indonesia bakal jeblok jika Pemilu 2024 ditunda
Penundaan Pemilu 2024 akan menghilangkan faktor yang mendukung peningkatan indeks demokrasi.
Di Hong Kong, mengajar jurnalisme sekarang berisiko tinggi masuk penjara
Di bawah tekanan dari pihak berwenang, guru studi media di Hong Kong tidak yakin apa yang harus diajarkan di kelas.
10 tindakan hingga kebijakan negara yang menakut-nakuti warga menurut Kontras
Sasaran utama dari represi tersebut ialah masyarakat yang sedang mengkritik dan menyeimbangkan diskursus negara.
Janji Jokowi majukan demokrasi dan HAM kontras dengan data BPS
Presiden Jokowi kembali mengumbar janji Indonesia memajukan demokrasi dan HAM dalam Bali Democracy Forum ke-14.
Pemimpin mahasiswa Hong Kong Tony Chung dihukum 43 bulan penjara
Chung, orang termuda yang dihukum berdasarkan undang-undang keamanan nasional.
Ongkos capres Rp9 T, Gatot Nurmantyo: Tak ada yang punya kecuali oligarki
Gatot Nurmantyo menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak sehat.
Hasto minta desain pemilu sesuai Pancasila, 'senggol' SBY
PDIP menyebut era kepemimpinan Presiden SBY negara mengucurkan dana USD2 miliar untuk politik populisme.
Fadjroel Rachman: Demokrasi di Indonesia baik-baik saja
Fadjroel mengaku, orang paling berbahagia karena selalu hadir ketika Presiden Jokowi terlibat dalam berbagai pembicaraan politik.
Biang kerok kemunduran demokrasi Indonesia, ini kata Burhanuddin Muhtadi
Kemunduran demokrasi di Indonesia sudah parah, bukan hanya disebabkan elite.
Melanjutkan kembali membangun jembatan demokrasi
Terpetakan ada 25 permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia.
Tunisia memanas, 4 partai nyatakan presiden kehilangan legitimasi
Saied memegang kekuasaan hampir total ketika dia memecat perdana menteri, menangguhkan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif.
Polisi Hong Kong tangkap 4 aktivis pro demokrasi
Penangkapan dilakukan karena aliansi pro demokrasi menolak memenuhi permintaan kepolisian hingga batas waktu yang ditentukan.
Suram, Pemilu 2024 dinilai tak bisa perbaiki demokrasi
Selama sistem pemilu masih menggunakan pola lama, maka fungsi check and balances di parlemen tetap lemah.
Buntut demo antipemerintah, para aktivis Hong Kong dipenjara
Para terdakwa mengaku bersalah menghasut orang lain untuk mengambil bagian dalam pertemuan ilegal pada 2019.
