Ketum Golkar jadi beban Jokowi jika tetap di Kabinet Kerja

Airlangga Hartarto resmi menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kepastian itu diperoleh setelah 100% pemegang hak suara Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sepakat mengukuhkannya memimpin partai beiringin hingga 2019.

Selain itu, Munaslub juga memberikan mandat penuh kepada Airlangga untuk melakukan revitalisasi kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar dengan menjadi formatur tunggal.

"Munas memberi mandat tunggal pada ketua umum melakukan revitalisasi untuk restrukturisasi pengurus DPP," jelas Airlangga seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/12).

Setelah terpilih, Airlangga lalu menyinggung adanya persoalan internal partai yang berdampak pada menurunnya elektabilitas partai hingga di bawah 10 persen. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk bersatu, kompak, dan bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

"Kepada seluruh kader, mari rapatkan barisan dan jadikan momentum Munaslub saat ini menjadi titik konsolidasi, sehingga Partai Golkar dapat kembali menjadi partai papan atas pada pemilu 2019," katanya.

Dengan terpilihnya Airlangga, dia menjadi satu-satunya menteri Kabinet Kerja yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Airlangga sebagai Menteri Perindustrian. Terlebih 2018 mendatang, sudah mulai masuk tahun politik dan keberadaan Airlangga di pemerintahan, dianggap bisa menjadi beban.