Kritik keras NU ke Jokowi dan titik balik demokrasi

Sikap NU semakin memantik kritik konstruktif civil society terhadap pemerintah.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi Robikin Emhas memberikan pernyataan sikap tentang kasus perairan Natuna di gedung PBNU, Jakarta, Senin (6/1)/Foto: Antara

Kritik keras Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) terhadap Pemerintahan Jokowi kian kencang belakangan ini. Mulai dari soal keadilan, politik hingga yang paling mutakhir soal Natuna.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai 'jap-jap' NU ke pemerintah sangat positif.   

"Inilah sikap NU yang sejak lama dinanti publik. Sikap politik kritis sebagai masukan terhadap dinamika politik yangg berkembang. Sebab, khittah NU adalah menyuarakan suasana batin kebangsaan yang menjerit," ujarnya dihubungi Alinea.id, Selasa (7/1).

Menurut dia, publik justru berharap NU tetap kritis terhadap semua persoalan bangsa yang sensitif seperti banjir, kemiskinan, ketimpangan, dan Natuna.

"NU sudah top jadi pelopor Islam Nusantara, Islam jalan tengah. Ke depan NU mesti jadi pelopor untuk urusan kebangsaan dan keummatan, termasuk soal Natuna. Kalau  pemerintah tak tegas, sudah waktunya NU turun tangan," katanya.