Kubu oposisi usulkan sepuluh kursi pimpinan MPR
Perlu ada revisi UU MD3 untuk merealisasikan usulan tersebut.
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra berharap kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditambah. Sekretaris Fraksi PAN di MPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penambahan diperlukan supaya semua fraksi di Gedung DPR terwakili.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR lima orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi delapan orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang, dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD," kata Daulay kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8).
Menurut Daulay, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan. Di MPR, kata dia, semestinya tidak ada koalisi dan oposisi. Karena itu, semua fraksi seyogyanya terwakili dalam komposisi pimpinan MPR. "Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," ujar Daulay.
Dijelaskan Daulay, fungsi MPR harus dipandang berbeda dengan DPR. Tak seperti DPR, MPR tidak memiliki fungsi-fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan.
"MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan," tuturnya.