Marak layanan pre-order vaksinasi Covid-19, DPR: Jangan offside!

Pihak rumah sakit diminta bersabar dan menunggu arahan pemerintah.

Suasana Rapat Paripurna DPR RI soal penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1)/Foto Antara/Puspa Perwitasari.

Maraknya sejumlah rumah sakit (RS) yang membuka layanan pemesanan awal atau pre-order vaksinasi Covid-19 disesalkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Karena Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk membebaskan biaya vaksinasi Covid-19.

"Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemberian vaksin kepada masyarakat gratis. Pihak rumah sakit jangan offside, harap bersabar, tunggu regulasinya, tunggu arahan, dan keputusan pemerintah kembali," kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamuddin menyesalkan kepada wartawan, Kamis (17/12).

Seperti diberitakan, sejumlah rumah sakit membuka layanan pesan awal ke publik untuk vaksinasi Covid. Ini antara lain dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, Primaya Hospital, dan  RSU Bunda Jakarta,

Menurut Azis, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu turun tangan untuk mengkoordinasi rumah sakit agar tidak memulai terlebih dahulu layanan pre-order vaksinasi sampai diterbitkannya peraturan resmi dari pemerintah.

Politikus Partai Golkar itu menilai, regulasi terkait program vaksinasi untuk menghindari komersialisasi vaksin. Peraturan tersebut, kata dia, harus dapat memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi Covid-19.