NasDem ajari PSI cara dapatkan laporan APBD 2019 Anies
PSI kecewa karena tidak bisa mengakses data APBD DKI 2019.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak laporan pertanggungjawaban APBD 2019 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anggota DPRD Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menilai Anies tidak transparan terkait data anggaran APBD. Padahal, pihaknya telah meminta data APBD 2019 untuk dilakukan pengecekan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI sejak April 2020. Namun, kata dia, Pemprov DKI sama sekali tak menggubris permintaan data tersebut.
Merespons hal itu, politikus NasDem DKI Bestari Barus menilai apa yang dilakukan PSI keliru. Pasalnya, kata dia, PSI tidak tertib administratif soal permintaan data tersebut.
Kata dia, seharusnya, PSI terlebih dahulu meminta atau mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD DKI. Secara administrasi, jelas Bestari, permintaan data apapun harus dilakukan secara instansi ke instansi, bukan lewat personal atau kelompok.
"Bahwa yang namanya data dan sebagainya itu hanya bisa diminta melalui ketua DPRD, jadi instansi per instansi yang meminta," kata Bestari saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Senin (7/9).