NasDem ajari PSI cara dapatkan laporan APBD 2019 Anies

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menolak laporan pertanggungjawaban APBD 2019 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota DPRD Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menilai Anies tidak transparan terkait data anggaran APBD. Padahal, pihaknya telah meminta data APBD 2019 untuk dilakukan pengecekan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI sejak April 2020. Namun, kata dia, Pemprov DKI sama sekali tak menggubris permintaan data tersebut.

Merespons hal itu, politikus NasDem DKI Bestari Barus menilai apa yang dilakukan PSI keliru. Pasalnya, kata dia, PSI tidak tertib administratif soal permintaan data tersebut.

Kata dia, seharusnya, PSI terlebih dahulu meminta atau mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD DKI. Secara administrasi, jelas Bestari, permintaan data apapun harus dilakukan secara instansi ke instansi, bukan lewat personal atau kelompok.

"Bahwa yang namanya data dan sebagainya itu hanya bisa diminta melalui ketua DPRD, jadi instansi per instansi yang meminta," kata Bestari saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Senin (7/9).

Bestari menyarankan agar PSI ke depan dapat memperbaiki pola atau model komunikasinya dengan pimpinan DPRD.

Menurut mantan anggota DPRD DKI ini, meski Fraksi PSI menjadi bagian dari DPRD DKI, tetapi mereka tidak bisa seenaknya mengklaim bahwa apa yang dilakukannya sebagai bagian dari kebijakan DPRD.

"Karena itu saya berharap PSI dapat memperbaiki model komunikasinya dengan pimpinan DPRD, agar apa yang dimintakan itu menjadi permintaan insitusi, bukan kelompok atau personal. Karena itu diatur dalam tata tertib kita," ucap dia. 

"Jadi perlu ada kesadaran bahwa tertib berorganisasi di DPRD ini perlu dilaksanakan secara baik, sehingga tak menimbulkan nanti ada kesan bahwa personal-personal dapat mewakili insitusi," sambungnya. 

Leih jauh, Bestari meyakini bahwa laporan yang disampaikan oleh Gubenur Anies merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data itu, kata Bestari, telah melalui pembahasan mendalam sebelumnya di tingkar SKPD dan TAPD terkait bahkan laporan itu mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 

"Saya kira itu sesuatu yang otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya saja, mungkin dalam pertanggungjawaban itu ada yang merasa tidak puas, atau kurang terkait apa yang dijanji dan dilaksanakan, maka boleh meng-compare itu kaitannya dengan apa yang dijanjikan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," ucapnya.  

Maka, sambung dia, bila ingin menyampaikan kritik, harus melihat RPJMD. "Berapa kemudian yang telah dicapai, berapa lebih dan kurangnya. Nah, di sanalah kemudian jadi satu kata akhir. Dari fraksi didalam menyikapi pertanggungjawaban gubernur tersebut, jadi tidak boleh parsial," katanya. 

Bestari menambahkan, lembaga legislatif dan eksekutif harus mejalin hubungan baik, karena keberhasilan yang dicapai Gubernur Anies tentu saja menjadi keberhasilan bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

"Mari kita bina hubungan yang baik karena DPRD dan Gubernur ini satu kesatuan dalam pemerintahan daerah. Jadi, kemenangan Gubernur dalam laksanakan program itu adalah capaian bersama, termasuk kalau ada yang kurang. Ya, itu kekurangan bersama pemerintahan daerah, dalam hal ini DPRD dan Pemprov DKI," ujarnya.