Negara Pancasila, pemerintah semangat pungut dana umat

Sebelum wacana pemotongan gaji 2,5% untuk PNS, pemerintah sempat melemparkan wacana penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.

Menag Lukman Hakim saat pencanangan gerakan sadar zakat/Antarafoto

Wacana penarikan zakat 2,5% dari pegawai negeri sipil atau PNS menuai pro-kontra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mendapatkan laporan terkait wacana tersebut dari Kementerian Agama.

Namun, Ketua Bidang Konsolidasi Organisasi dan Kaderisasi Muhammadiyah, Dahlan Rais menilai pemerintah tampak semangat ketika mengatur persoalan finansial umat. Terlebih di saat bersamaan, pelaksanaan zakat sebagai kewajiban justru sudah berjalan dengan baik di masyarakat. Sedangkan sebelum muncul wacana zakat, juga ramai perbincangan terkait pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrasruktur.

“Betul, pemerintah terlalu semangat, mestinya harus proporsional,” ujar Dahlan saat berbincang dengan Alinea, Kamis (8/2).

Adik kandung Amien Rais itu pun menyebut, selama ini anggota Muhammadiyah yang berlatar PNS sudah aktif menunaikan zakatnya di Lazizmu. Bahkan, mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti ketika Ramadhan serta pembangunan masjid, membantu panti jompo, dan beasiswa untuk anak miskin.

“Kalau dipungut pemerintah, mau mengganti itu apa? Lembaga zakat Muhammadiyah ada Lazizmu, anggota PNS sudah menyalurkan ke situ. Sekarang Lazizmu menjadi lembaga zakat terbesar, mengalahkan rumah zakat dan yang lain. Lebih terkonsolidasi dengan daerah,” sambungnya.