Jika oposisi merapat, siapa yang mengontrol pemerintah?
Seharusnya partai politik bersikap mengawal kekuasaan agar tidak disalahgunakan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kapitra Ampera, mengungkapkan pihak oposisi besar kemungkinan bakal merapat ke kabinet Jokowi selama masa periode 2019-2024. Sampai saat ini lobi-lobi antara elite partai politik masih gencar dilakukan terkait pengisian kursi menteri dan jabatan lainnya.
Dia mengakui, dalam penyusunan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin terdapat kontrak politik atau bagi-bagi jabatan di level parpol pendukung. Hal ini lumrah terjadi dalam konteks politik di Tanah Air. Bagi Kapitra, koalisi tanpa syarat merupakan suatu hal yang mustahil. Pasalnya, saat ini corak parpol di Indonesia memang terobsesi mengejar kekuasaan.
“Politik kita ini memang nyatanya memerlukan kekuasaan. Nah, kekuasan itulah yang akan mengangkat eksistensi partai politik (parpol). Karena di situlah gulanya. Baik dari segi finansial maupun popularitasnya. Kalau parpol tidak dikenal, maka sulit untuk meneruskan estafet kekuasaannya ke depan," kata Kapitra dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Selasa (8/10).
Namun demikian, ia menyayangkan tingkah partai politik yang ramai-ramai memperebutkan kekuasaan tersebut. Tak hanya pihak oposisi, namun hal itu juga berlaku pada partai politik pengusung Joko Widodo di Pilpres 2019.
Menurut dia, dalam kondisi yang sudah modern ini, seharusnya partai politik tidak bersikap demikian. Melainkan mengawal kekuasaan agar tidak disalahgunakan, sehingga kinerja pemerintah bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.