Prima desak Jokowi hentikan manuver parpol korup bajak KPK
Pimpinan KPK dianggap jadi bagian dari proses pelemahan dari dalam, banyak kasus korupsi libatkan partai tidak tertangani dengan baik.
Pengamat: Survei politik jadi ajang kampanye terselubung, rusak demokrasi
Maraknya lembaga survei abal-abal tak lepas dari politik transaksional.
NasDem, PPP dan PAN terancam terlempar dari parlemen
SMRC mencatat elektabilitas PDI Perjuangan berada di puncak sebesar 25,9%.
Fahri Hamzah minta capres 2024 bicara ide
Partai Gelora tidak akan mendukung capres dari sudut pandang figur.
Panglima perang inilah yang menginspirasi Prabowo berdamai dengan Jokowi
Prabowo menyebut dirinya dan Jokowi sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia.
Putusan MK soal verifikasi parpol persulit partai kecil
Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pemilu beri tiket gratis bagi parpol besar.
Survei Puspoll Indonesia: 59,4% tak tahu wacana koalisi poros Islam
Persentase hasil survei Puspoll Indonesia 20-29 April 2021 dengan sampel 1.600 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Putusan MK soal verifikasi parpol: Bukan sekadar tak adil
Parpol-parpol nonparlemen bersiap mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan MK soal verifikasi faktual.
4 titik temu antara PKS dan Demokrat
PKS dan Demokrat memiliki pandangan yang sama tentang penegakan iklim demokrasi yang bersih.
Presiden PKS-Ketum Demokrat bertemu sore ini
Demokrat anggap silaturahmi antarparpol sangat penting.
Jokowi bakal copot menteri yang tidak perform
Reshuffle harus menjadi momentum Jokowi evaluasi semua menteri.
Yenny Wahid kritik PKB, ungkit perlakuan Cak Imin ke Gus Dur
PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar dinilai tunjukkan watak oligarkis.
Bertemu di tengah isu reshuffle, PKS-PPP sepakati 7 poin kesepahaman
PPP-PKS berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dari ancaman komunisme dan terorisme.
Parpol tak tersentuh reformasi, beroperasi seperti black box
LP3ES dan LSI ungkap persoalan partai politik di Indonesia.
LP3ES sebut refomasi parpol menjadi agenda mendesak
Jika reformasi parpol tidak dilakukan, maka akan merusak demokrasi di indonesia
DPP PD anggap gugatan Moeldoko Cs tak miliki legal standing
Kubu Moeldoko telah melayangkan gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tak berhak menilai, Moeldoko cs dipersilakan gugat AD/ART Demokrat ke pengadilan
Menkumham, Yasonna Laoly, menyesalkan adanya tudingan yang menyebut pemerintah campur tangan dalam menyelesaikan konflik Partai Demokrat.
Mahfud MD nilai konflik Partai Demokrat selesai secara hukum
Pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
AHY: Tudingan ada tarikan ideologis di Demokrat tidak benar
AHY mendesak Moeldoko bertanggung jawab atas tudingan ideologis itu.
Demokrat AHY tepis klaim Moeldoko didaulat jadi ketum
Demokrat kubu AHY sebut Moeldoko pernah mencoba merebut kepemimpinan Partai Golkar, PPP, Hanura dan PAN.
PD kubu AHY yakin Kemenkumham tolak berkas Moeldoko cs
Tak ada yang bisa mereka jadikan sebagai pijakan untuk syarat sahnya KLB, sebagaimana dipersyaratkan pada AD/ART Partai Demokrat
PD versi KLB klaim telah serahkan pendaftaran ke Kemenkumham
Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat versi AHY diminta, tidak menekan Kemenkumham dalam memproses dokumen yang dilayangkan pihaknya.
Dualisme Partai Demokrat, Moeldoko cs minta Kemenkumham setujui kepengurusannya
Kemenkumham sebelumnya mengembalikan berkas AD/ART dan kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat karena belum sesuai persyaratan.
Partai Demokrat sebut Moeldoko cs frustrasi
Partai Demokrat kubu AHY hingga kini masih fokus menunggu keputusan Kemenkumham untuk menolak hasil KLB di Deli Serdang.
Dualisme Partai Demokrat, Menkumham diyakini objektif dan adil
Kemenkumham meminta pengurus Demokrat kubu Moeldoko melengkapi berkas hasil KLB lantaran kurang lengkap. Mereka diberikan waktu 7 hari.
