PAN dan Demokrat masih menunggu sinyal Jokowi

Hasrat Demokrat dan PAN bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah dianggap wajar.

Wasekjen Demokrat Didi Irawadi (kiri), Direktur Para Syndicate Arief Nurcahyo, Sekjen PAN, Eddy Soeparno, peneliti LIPI Syamsuddin Haris dan Sekjen PAN Jhonny G Plate dalam diskusi publik yang bertajuk 'Periode Kedua Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung versus Menata Barisan Oposisi' yang diselenggarakan di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (19/7). Alinea.id/Kudus Purnomo Wahidin

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi mengaku, partainya siap jika diajak bergabung oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan. Demokrat tak mau mengemis untuk mendapatkan kursi menteri.

"Tapi, kalau Demokrat dibutuhkan, karena itu hak prerogatif, kami siap. Jabatan apa pun kita enggak boleh minta-minta," kata Didi dalam diskusi di Kantor Para Syndicate, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7).

Hingga kini, menurut Didi, Demokrat belum menentukan arah politik pasca-Pilpres 2019. Tak tertutup kemungkinan Demokrat bakal berada di luar pemerintahan. "Posisi di luar pemerintah juga sangat bagus dalam rangka check and balance," kata dia.

Seperti Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN juga belum punya arah politik usai gagal mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno, perkara menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi Jokowi sama sekali belum dibicarakan oleh para petinggi PAN.

"Itu keputusan politik tingkat tinggi. Ini maqomnya di atas maqom (tingkatan) sekjenlah. Kami mau bahas konstruksi oposisi atau koalisi apa pun itu sah saja karena itu hanya sebatas hipotesis saja. Pada akhirnya keputusan hanya ada di tangan Presiden," ujarnya.