Supervisi dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.
Kebijakan pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah. Namun, Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.
Dukungan nyata datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri Tito Karnavian yang terus memberi perhatian serius terhadap Aceh selama masa transisi pengalihan TKD. Ia mengakui, Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai sejumlah program prioritas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, berkat arahan dan pendampingan langsung Mendagri, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Pemerintah Provinsi Aceh mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap, tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.
“Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” ujar M. Nasir saat Rapat Koordinasi Sekda se-Indonesia di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/11).
M. Nasir mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian turun langsung mendampingi banyak pemerintah daerah dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD. Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan ke dalam tiga strategi utama: Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi, memangkas kegiatan yang belum mendesak serta mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.