BNPP genjot bedah 15 ribu rumah di perbatasan, terbesar sepanjang sejarah

Sebanyak 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan akan dibedah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota. Program ini menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan langkah ini diambil untuk menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Selama ini, jujur saja, belum pernah ada program yang betul-betul riil untuk daerah perbatasan. Salah satu tugas BNPP dan pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” ujar Tito dalam konferensi pers Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Perbatasan, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan, awalnya alokasi program hanya 10.000 unit rumah. Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Menurut Tito, pembangunan rumah layak huni di kawasan perbatasan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat nasionalisme.

“Kalau semua daerah perbatasan ini lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya bangga menjadi bagian dari rakyat Indonesia, insyaallah itu akan menjadi buffer zone sistem pertahanan Indonesia yang kuat dari infiltrasi asing,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut program ini merupakan bagian dari prioritas nasional dalam memperbaiki rumah rakyat yang tidak layak huni. Tahun ini, total program BSPS ditargetkan mencapai 400.000 unit secara nasional.

“Tahun lalu hanya 45.000, sekarang 400.000, naiknya luar biasa. Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak mendapatkan kuota, apalagi di perbatasan. Tahun ini tidak boleh ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Program ini akan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran tepat sasaran. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut karena dinilai sebagai kebijakan berbasis data yang konkret.

“Pembangunan untuk daerah perbatasan ini menggunakan data statistik yang dihasilkan oleh BPS sehingga kebijakan ini berbasis data dan nantinya akan lebih tepat sasaran,” ucap Amalia.

Tito juga menjelaskan, selain memperbaiki kualitas hunian, program ini diharapkan mendorong perputaran ekonomi di daerah perbatasan. Aktivitas pembangunan diyakini akan membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor material bangunan, hingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Tito berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan pembangunan di kawasan perbatasan, sehingga wilayah tersebut semakin berkembang dan tidak lagi tertinggal.