Pengamat: Airlangga bisa dicatat sebagai perusak demokrasi!
Pembatasan masa jabatan presiden dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi berjalan sesuai konstitusi.
Pengamat politik Reza Hariyadi menilai, manuver politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Bahkan, kontra produktif bagi partai berlambang pohon beringin.
Pangkalnya, kata jebolan doktor ilmu Univesitas Indonesia itu, pernyataan Airlangga yang mengaku menerima aspirasi petani sawit untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut terkesan mengikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang mendorong agar periode Presiden Jokowi diperpanjang.
"Jika, sampai terjadi perpanjangan masa presiden. Maka, Airlangga akan dicatat sejarah Partai Golkar dan bangsa ini merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Meskipun, ini aspirasi. Harusnya berikan pendidikan politik pada petani. Bahwa itu bertentangan dengan konstitusi," kata Reza kepada wartawan, Kamis (24/2) malam.
Dia menjelaskan, pembatasan masa jabatan presiden harus dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi dan mencegah pemerintahan yang otoriter dan korup.
"Perpanjangan masa presiden menjadi kontraproduktif dengan sistem politk di Indonesia. Ini bertentangan dengan antusiasme rakyat menyosong Pemilu Serentak 2024," beber dia.