Permintaan 'vulgar' Megawati ke Jokowi dipandang tak elok

Megawati secara tegas meminta Jokowi mengalokasikan jatah menteri terbanyak bagi PDI-P.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat menghadiri Malam Budaya Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (7/8). /Antara Foto

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai langkah Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri meminta jatah menteri di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak elok. Menurut dia, tak seharusnya isu bagi-bagi kursi kabinet diumbar di depan publik. 

"Problemnya, obrolan jatah kursi kabinet sangat sensitif jika diumbar ke publik mengingat bangunan koalisi Joko Widodo selama ini tanpa syarat," kata Adi saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Jumat (9/8).

Saat memberikan sambutan di Kongres PDI-P V di Bali, Kamis (8/8) lalu, Megawati meminta Jokowi mengalokasikan kursi menteri terbanyak untuk PDI-Perjuangan. Megawati mengatakan partainya layak mendominasi kabinet karena menang dua kali berturut-turut di pemilu.

"Nanti di (pemerintahan) Pak Jokowi (jatah menteri) harus banyak. Orang kita pemenang. Jangan nanti saya dikasih cuma empat (menteri) ya. Emoh. Enggak mau. Enggak mau," kata Megawati.

Menurut Adi, permintaan 'vulgar' Megawati di depan para ketua umum parpol koalisi dan oposisi itu mengindikasikan superioritas Megawati. Pada hajatan itu, Megawati seolah ingin memberitahukan kepada parpol pendukung Jokowi bahwa PDI-P berinvetasi paling besar memenangkan Jokowi.