PKS desak pemerintah hapus dualisme pasar migor curah

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mendesak pemerintah menghapus dualisme pasar dan disparitas harga minyak goreng (migor) di pasaran. Mulyanto menyebut adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah ini menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.  

"Ini akan membingungkan masyarakat sekaligus membuka peluang bagi terjadi kebocoran, dari pasar resmi migor ke pasar tidak resmi. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat juga. Mereka tidak mendapatkan migor yang didistribusikan secara resmi oleh Pemerintah dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi)," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Mulyanto menilai, selama dualisme pasar ini berlangsung, maka akan sulit harga migor curah turun mencapai HET. Apalagi kalau tata-cara pembelian migor curah di pasar resmi Pemerintah dipersulit dengan berbagai persyaratan seperti penggunaan aplikasi PeduliLindungi atau menyertakan NIK.

"Apalagi ditengarai volume migor curah yang dipasarkan secara resmi oleh pemerintah kalah jauh dengan volume migor curah di pasar tidak resmi. Akibatnya yang mendominasi adalah pasar tidak resmi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor curah pelat merah secara masif dan menghentikan distribusi migor curah yang tidak resmi di pasar. Sehingga, terbentuk pasar tunggal migor curah.