PKS: Kebijakan pemerintah tangani pandemi membingungkan
Negara seharusnya mendengar pendapat ahli kesehatan dan epidemiolog, bukan pembisik.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, berpandangan, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi coronavirus baru (Covid-19) membingungkan. Terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), misalnya.
Mulanya, bakal mempersilakan usia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas demi perekonomian. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan mengklaim, pemerintah belum merelaksasi opsi karantina kesehatan hingga sekarang.
"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah, jika wacana yang muncul malah membingungkan. Pernyataan Pak Presiden tersebut, seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah," katanya via pesan tertulis, Selasa (19/5).
Karenanya, Sukamta meminta masyarakat tidak disalahkan terkait berkembangnya opini negara menyerah dalam menghapi pandemi. Apalagi, pemerintah sendiri yang memilih opsi PSBB dibandingkan karantina wilayah (lockdown).
"Pada 1 April 2020, Presiden sampaikan mengapa kebijakan PSBB yang dipilih, bukan karantina wilayah. Karena alasan supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan. Juga dianggap PSBB ini paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia," paparnya.