PKS tak tertarik bergabung dengan koalisi Jokowi 

Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya bakal tetap konsisten menjadi oposisi pemerintahan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Menurut dia, oposisi dibutuhkan untuk menyelamatkan demokrasi. 

"Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lha terus siapa yang melakukan check and balance? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu," ujar Hidayat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10). 

Pada Pilpres 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Belakangan, Gerindra dikabarkan bakal banting setir dan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK).  

"Kalau yang belum menang, ya, rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu. Karenanya, jangan sampai kemudian kalau bertemu (Jokowi) artinya PKS minta untuk koalisi. Ya, enggaklah. PKS (disebut) minta menteri, apalagi," ujar Hidayat.

Setelah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi dikabarkan telah mengundang petinggi PKS untuk bertemu. Namun, belum jelas apa yang akan dibahas Jokowi dan PKS.