Masih ada pasal karet di UU ITE
DPR dan pemerintah dinilai gagal merevisi UU ITE secara demokratis dan menghapus pasal-pasal karet yang mengancam kemerdekaan berpendapat.
Kursi panas wapres daripada Soeharto
Menjelang Sidang Umum MPR 1988, mengemuka dua nama calon wakil presiden (wapres) untuk mendampingi Soeharto.
MPR jadi lembaga tertinggi negara, sosok diktator seperti Soeharto jadi solusi
Ia pun berkaca pada kasus lengsernya Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
SMRC ingatkan dampak MPR jadi lembaga tertinggi negara
Usul mengembalikan kedudukan MPR kali pertama diutarakan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, dalam Sidang Bersama DPR dan DPD.
Tanggapan Jimly soal MPR hendak kembali Lembaga Tertinggi Negara
Jimly mengatakan, isu ini adalah pemicu perdebatan publik yang baik.
Bamsoet minta MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara
Sebelum 1998, MPR menempati kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.
Sambut 78 tahun HUT RI, MPR ingatkan pemerintah jangan jadi pasien IMF
Bamsoet pun turut menyinggung soal kesejahteraan yang belum dinikmati seutuhnya oleh warga negara.
Perkembangan teknologi 20 tahun, Bamsoet ingin pertahanan Indonesia ditata ulang
Bamsoet menyampaikan, perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang signifikan.
Singgung perang Rusia-Ukraina, Bamsoet ingin dijadikan pelajaran bagi Indonesia
Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena dalam tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik.
LaNyalla usul kedudukan MPR jadi lembaga tertinggi negara lagi, sepakat?
Posisi MPR pascareformasi setara dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif lainnya.
Sidang Tahunan MPR, Bamsoet singgung tertundanya pemilu
"Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden-wakil presiden ... telah habis?"
DPR harap MK tolak uji materi UU PPUU yang digugat Yusril
Habiburokhman yang mewakil DPR mengklaim, penyusunan UU PPU sesuai mandat reformasi 1998.
MPR mau ketetapannya kembali bertaji seperti perppu
Pun menyepakati rapat gabungan soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) usai Pemilu 2024.
Sarat politik, Ombudsman ajak publik dan ormas kawal kebijakan kelistrikan
Ombudsman mendapati 8 bentuk malaadministrasi yang biasa terjadi pada sektor kelistrikan.
TMC Polda Metro Jaya imbau pengendara hindari jalan depan DPR/MPR
Salah satu ruas jalan utama di DKI Jakarta ini, menurut TMC Polda Metro Jaya, akan dipakai untuk berunjuk rasa
Yusril: Hanya MPR yang berwenang putuskan tunda Pemilu 2024
Sebab, MPR mempunyai wewenang untuk melakukan amandemen konstitusi.
Tingkah laku pejabat hedon dinilai tak sesuai dengan Pancasila
Pancasila lahir dari semangat kontrahedonisme dan feodalisme yang saat itu marak dipamerkan para kolonial.
Pimpinan MPR: Putusan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan UUD 1945
Sejak UU Administrasi Pemerintahan berlaku, semua gugatan PMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.
Bikin orang tua waswas, Polri diminta dalami kasus penculikan anak
Bamsoet berpendapat, kasus penculikan anak tidak berdiri sendiri.
Menkopolhukam dan Bamsoet bahas masa depan Bumi Cendrawasih
Dalam dua pekan lagi, mereka akan berbincang kembali untuk mengupas topik ini.
Politikus PKS minta Dubes AS tak campuri urusan KUHP
Dubes AS Sun Yong Kim diminta menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
MPR sebut pilkada tidak langsung usulan Wantimpres
Pilkada 2024 dipastikan tetap digelar secara langsung.
MPR minta pemerintah transparan dalam menyalurkan bansos BBM
Harga BBM jenis Pertalite, solar, dan Pertamax resmi naik pada Sabtu, 3 September 2022.
September, MPR jadwalkan pembentukan panitia ad hoc PPHN
PPHN diklaim akan dalam bentuk konvensi ketatanegaraan sehingga tidak diperlukan amendemen konstitusi.
Bamsoet bingung Fraksi Golkar MPR persoalkan pernyataannya tentang PPHN
Bamsoet heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan pernyataannya tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah disepakati.
