PKS nilai pemerintah mencla-mencle soal pelarangan ekspor migor

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi kebijakan pelarangan eskpor untuk semua bahan baku minyak goreng. Dia menila,i pemerintah tidak fokus dan tidak berhasil mengidentifikasi akar masalah sebenarnya. Sehingga dalam pelaksanaannya kebijakan yang dibuat terkesan mencla-mencle. 

"Dua hari lalu pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi), melarang ekspor CPO (crude palm oil). Kemarin, Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), meralat membolehkan ekspor CPO. Hari ini resmi terbit Permendag Nomor 22/2022 yang melarang ekspor CPO dan seluruh turunannya. Bila demikian cara membuat kebijakannya maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil, dalam hal ini petani dan konsumen migor," ujar Mulyanto kepada Alinea.id, Kamis (28/4).

Mulyanto melihat, kebijakan pemerintah ini terlalu melebar kemana-mana. Padahal, menurutnya biang keladi soal migor curah ini ada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).  

Politisi PKS ini menyebut, akar masalah harga migor curah yang tidak mencapai harga eceran tertinggi (HET) adalah karena produsen migor tidak memproduksinya sesuai dengan kuota komitmen mereka. Sehingga, pasokan migor curah hanya setengah dari kebutuhan harian 8.000 ton per hari. 

Apalagi di bulan Ramadan, di mana kebutuhan migor diperkirakan meningkat. Padahal harga HET sebesar Rp14.000 per liter tersebut sudah disubsidi pemerintah, sehingga tidak merugikan produsen.