Pemerintah didorong menambah anggaran Ditjen EBTKE Kementerian ESDM
Anggaran Ditjen EBTKE Kementerian ESDM pada APBN 2024 hanya Rp448 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Komisi VII DPR minta Kemenperin ungkap realisasi program motor listrik subsidi
Berdasarkan evaluasi diketahui bahwa penyerapan bantuan pemerintah terhadap belanja motor listrik berjalan lambat.
Pengamat UGM sebut pemerintah harus paksa divestasi Vale
Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. sangat bermanfaat, apalagi jika bisa menjadi pemegang saham mayoritas.
Pak Mul tolak wacana ganti Pertalite jadi Pertamax Green 92, ini dasarnya
Pertamina mewacanakan pergantian BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi Pertamax Green 92 dimulai pada 2024.
Menteri ESDM usulkan subsidi listrik Rp73,24 triliun pada 2024
Subsidi listrik yang diberikan negara tersebut hanya diperuntukkan golongan tertentu saja.
Penawaran divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 14% dinilai tak cukup
Anggota Komisi VII DPR menilai, dengan tawaran angka tersebut, MIND ID masih belum sebagai pemegang kendali.
Perlu kerja sama antar-stakeholder tangani polusi udara Jabodetabek
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menilai, polutan bersumber dari berbagai faktor.
Tekan polusi udara, langkah pemerintah harus terukur dan sistematis
"Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja."
Pak Mul cibir solusi kendaraan listrik atasi polusi udara: Dangkal sekali!
Pemerintah sebaiknya segera meninjau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka memerangi polusi udara.
Bantahan Jokowi atas kritik hilirisasi dinilai blunder
"Ini, kan, kritikan ilmiah dari ekonom yang sarat data. Jadi, jawabannya harus matang."
Pemerintah didesak tata pertambangan rakyat
Ada lebih dari 2.700 tambang ilegal di Indonesia per kuartal III-2022
Gas melon langka, Pak Mul minta Jokowi tegur Erick Thohir: Jangan asyik mengurus sepak bola
Presiden adalah pemegang tongkat komando tertinggi di struktur pemerintahan sehingga berwenang menginstruksikan anak buahnya agar bekerja.
Gas melon langka, politikus Golkar bela Pertamina
"Penyaluran yang dilakukan Pertamina pun sudah tepat berdasarkan kuota."
Usul pindah kantor Pertamina ke IKN tak sesuai tugas Ahok
"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya."
Anggota Komisi VII DPR ini miris karena BUMN tak bisa sinergi
Inalum adalah BUMN yang memproduksi aluminium. Sejak beroperasi tahun 1982, produksinya tidak lebih dari 250 ribu ton per tahun.
Diduga endorse Ganjar, Mulyanto sebut BRIN di ambang kehancuran
Penilaian Direktur Politik dan Hankam BRIN Moch Nurhasim terhadap Ganjar Pranowo dinilai partisan.
"Rekomendasi audit BPK atas BRIN, seperti jeruk makan jeruk..."
Salah satu rekomendasi BPK atas audit BRIN meminta Kepala BRIN berkoordinasi dengan Dewan Pengarah. Mestinya rekomendasinya lebih tegas.
Mulyanto minta BRIN fasilitasi inovasi nikuba
BRIN dapat memfasilitasi dan melakukan uji kinerja terhadap inovasi ini. Maka dari itu, BRIN dapat memberikan validasi inovasi nikuba.
Daripada renovasi JIS, Erick Thohir diminta turunkan harga gas melon
Berdasarkan perhitungan Pertamina, biaya subsidi gas lebih rendah 32% daripada DIPA 2023 sebesar Rp117 triliun.
DPR akan dalami ekspor ilegal bijih nikel ke China
Ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China mengakibatkan negara kehilangan Rp575 miliar dari royalti dan bea keluar.
Respons anggota Komisi VII DPR soal terus turunnya target lifting migas
Menurutnya, hal itu sebagai sebuah bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap kebijakan di bidang migas.
Pemerintah didesak hidupkan lagi badan riset yang dilebur ke BRIN
Temuan BPK ihwal BRIN menunjukkan konsolidasi organisasi, SDM, program dan anggaran, aset, dan yang lain tak berjalan baik.
Tidak adil, produk pengolahan setengah jadi kena PPN 11%
"Industri dalam negeri yang mau memakai produk turunan dari nikel harus dipajaki 11%, sementara kalau ekspor malah tidak."
Demi transparansi, politikus PKS usul pengadaan Pertalite disubsidi
Pemerintah juga diminta merevisi Perpres 191/2014 agar penyaluran Perlite tepat sasaran.
Anggaran BRIN kian kecil, pemerintah dinilai tak berpihak ke riset
Anggaran 2024 itu lebih kecil dari anggaran BRIN tahun ini: Rp6,3 triliun.
