Politikus Gerindra minta pemerintah tak perpanjang PPKM
Rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegiatan selama PPKM.
Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah tidak lagi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19. Alasannya, kondisi penularan Covid-19 semakin membaik setelah PPKM semakin dilonggarkan.
"Sebelum PPKM pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada saat sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan," kata BHS dalam keterangannya, Selasa (24/8).
BHS menjelaskan, saat diberlakukan PPKM Darurat yang levelnya lebih tinggi, angka penambahan kasus Covid-19 malah naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelum PPKM, yakni hingga 50 ribu kasus baru dengan jumlah kematian sekitar 1.400. Sementara, sebelum PPKM, jumlahnya mencapai 12.000 kasus dengan kematian 371.
"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegiatan. Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari Darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM," beber mantan anggota DPR RI 2014-2019 ini.
Menurut BHS, pemerintah perlu menganilisis dampak PPKM. Katanya, hingga kini masyarakat sudah mengeluarkan biaya yang demikian besar. Dia merinci, saat PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu, terjadi penambahan kasus baru yakni 27.913 dan angka kematiannya 493.