Politikus Gerindra minta pemerintah tak perpanjang PPKM

Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah tidak lagi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19. Alasannya, kondisi penularan Covid-19 semakin membaik setelah PPKM semakin dilonggarkan.

"Sebelum PPKM pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada saat sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan," kata BHS dalam keterangannya, Selasa (24/8).

BHS menjelaskan, saat diberlakukan PPKM Darurat yang levelnya lebih tinggi, angka penambahan kasus Covid-19 malah naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelum PPKM, yakni hingga 50 ribu kasus baru dengan jumlah kematian sekitar 1.400. Sementara, sebelum PPKM, jumlahnya mencapai 12.000 kasus dengan kematian 371.

"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegiatan. Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari Darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM," beber mantan anggota DPR RI 2014-2019 ini.

Menurut BHS, pemerintah perlu menganilisis dampak PPKM. Katanya, hingga kini masyarakat sudah mengeluarkan biaya yang demikian besar. Dia merinci, saat PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu, terjadi penambahan kasus baru yakni 27.913 dan angka kematiannya 493.

Pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, yakni 1.266. Dan setelah PPKM dilonggarkan pada level 4 sampai 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik yakni 22.404 kasus dengan angka kematian 1.568.

Kemudian, PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi penurunan kasus, yakni 17.384 dengan angka kematian 1.200. Lalu, pada 22 Agustus itu terjadi penurunan menjadi 12.408 kasus dan kematian menurun menjadi 1.030.

Nah, pada 22 Agustus ini, kata BHS, kondisinya sama persis pada saat pemerintah belum menunjuk koordinator pelaksana PPKM yaitu sekitar tanggal 20 Juni sebesar 13.737 kasus dan kematian mencapai 371 per hari.

"Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah," tegas BHS.

BHS menambahkan, penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian. Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi.

Sebelumnya, pada Senin (23/8) malam, pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 30 Agustus 2021. Status PPKM di beberapa daerah turun dari level 4 menjadi level 3.

Penurunan status menjadi level 3 untuk daerah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Pertimbangannya, tren kasus Covid-19 di daerah itu terus menurun dan kesembuhan pasien meningkat.