Prabowo ingin semua amandemen konstitusi dibatalkan

Tak seperti Jokowi, Prabowo tak mempersoalkan rencana amandemen konstitusi.

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8). /Antara Foto

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan tak mempersoalkan rencana sejumlah elite politik untuk mendorong amandemen UUD 1945. Menurut Prabowo, Gerindra bahkan ingin Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang asli. 

"Perjuangan Gerindra kembali ke UUD 1945 yang asli. Amandemen untuk GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tidak masalah," kata Prabowo usai menghadiri upacara bendera peringatan HUT RI Ke-74 di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (17/8). 

Namun demikian, Prabowo menolak kalau amandemen UUD 1945 justru membuat sistem pemilihan presiden kembali seperti era Orde Baru, yaitu dipilih oleh MPR RI.

"Kami ingin lebih dari itu, yakni kembali ke UUD 1945 yang asli. Kemudian, kalau ada kekurangan, maka kita lakukan adendum atau perbaikan," ujarnya.

Total sudah ada empat kali amandemen terhadap konstitusi. Pada amandemen ketiga tahun 2001, MPR sepakat untuk melucuti haknya untuk menyusun GBHN.