Prabowo ingin semua amandemen konstitusi dibatalkan

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan tak mempersoalkan rencana sejumlah elite politik untuk mendorong amandemen UUD 1945. Menurut Prabowo, Gerindra bahkan ingin Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang asli. 

"Perjuangan Gerindra kembali ke UUD 1945 yang asli. Amandemen untuk GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tidak masalah," kata Prabowo usai menghadiri upacara bendera peringatan HUT RI Ke-74 di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (17/8). 

Namun demikian, Prabowo menolak kalau amandemen UUD 1945 justru membuat sistem pemilihan presiden kembali seperti era Orde Baru, yaitu dipilih oleh MPR RI.

"Kami ingin lebih dari itu, yakni kembali ke UUD 1945 yang asli. Kemudian, kalau ada kekurangan, maka kita lakukan adendum atau perbaikan," ujarnya.

Total sudah ada empat kali amandemen terhadap konstitusi. Pada amandemen ketiga tahun 2001, MPR sepakat untuk melucuti haknya untuk menyusun GBHN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan menolak rencana menghidupkan kembali GBHN. Menurut dia, GBHN tidak lagi relevan sebagai haluan negara. "Saya kan terpilih produk itu (pemilihan umum secara langsung)," kata dia. 

Pernyataan Jokowi tersebut dinilai kontras dengan sikap PDI-Perjuangan. Di DPR, PDI-P merupakan salah satu parpol yang paling getol memperjuangkan amandemen konstitusi demi menghidupkan kembali GBHN. 

Namun demikian, menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, sikap Jokowi terkait GBHN sejalan dengan PDI-P. Menurut dia, partainya hanya berniat menghidupkan GBHN tanpa mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden. 

"Tidak ada perbedaan dengan Presiden Jokowi karena apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak mengubah substansi terkait pilpres yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kami senafas," katanya. (Ant)