Strategi PKS jika hengkang dari koalisi Gerindra

“Jadi koalisi Gerindra dengan PKS ini bukan harga mati, bahwa kami harus dengan Gerindra, kami harus dengan Prabowo."

Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin, mengatakan partainya belum pasti berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019. (Ayu Mumpuni/Alinea)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan batas akhir untuk Gerindra memutuskan satu dari sembilan nama yang disodorkan PKS, untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Tenggat waktu yang diberikan PKS, akan berakhir pada 30 Juli nanti. Hal itu sekaligus menjadi penentu nasib koalisi antara kedua partai.

Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin mengatakan, meski koalisi antara kedua partai sudah terjalin sejak lama, tidak menutup kemungkinan PKS hengkang dari kubu Gerindra. Itu dikarenakan PKS yang terus memperjuangkan sembilan kader terbaiknya, dan koalisi yang masih sangat cair.

“Jadi koalisi Gerindra dengan PKS ini bukan harga mati, bahwa kami harus dengan Gerindra, kami harus dengan Prabowo,” paparnya, Sabtu (28/7).

Ia menambahkan, partainya sudah menyiapkan opsi apabila koalisi dengan Gerindra tidak dapat diteruskan. Poros keumatan yang diusulkan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, adalah alternatif lain yang sudah dikomunikasikan dalam internal partai PKS.

Diakui Suhud beberapa nama seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, serta Chairul Tanjung, adalah kandidat alternatif yang sudah dikantongi. Kendati demikian, majelis syuro PKS akan menjadikan rekomendasi ijtima ulama GNPF yang diputuskan nanti malam, sebagai penentu sikap bagi PKS ke depan.