sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Indo Barometer: Prabowo calon kuat Menteri Pertahanan

Ada relasi yang kuat antara Prabowo dengan Presiden Jokowi pasca-Pilpres 2019.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Sabtu, 19 Okt 2019 14:47 WIB
Indo Barometer: Prabowo calon kuat Menteri Pertahanan

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto adalah calon kuat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi jilid II.

Qodari melihat ada relasi yang kuat antara Prabowo dengan Presiden Jokowi pasca-Pilpres 2019. Menurut Qodari, Prabowo memiliki relevansi kuat menjadi Menteri Pertahanan. Mantan Danjen Kopassus tersebut merupakan perwira lapangan yang kerap menyusun strategi teknis.

"Sedari masih menjadi tentara aktif," ujarnya dalam diskusi publik di Kawasan, Menteng, Jakarta, Sabtu (19/10).

Analisis Qodari, dari gelagatnya, Prabowo sudah tak sabar ingin merealisasikan ide-ide dan gagasannya di bidang pertahanan. Prabowo disebut sudah melontarkan ide-ide terkait pertahanan sejak pilpres sebelumnya. 

"Saya melihat Prabowo sudah sangat gatal ingin mempraktikkan ide dan gagasannya. Bicara pertahanan ada dua tataran, pertama kebijakan dan kedua tataran praktik dan teknis. Tentara itu kan tataran teknis dan sekarang Prabowo ingin berada pada tataran kebijakan. Jadi sepertinya Pak Prabowo tangannya sudah gatal untuk eksekusi. Karena notabene beliau sudah berproses masuk pemerintahan sudah lama sekali. Mulai 2009, 2014, dan terakhir 2019," ujarnya.

Selain Menteri Pertahanan, Qodari melihat, Prabowo memiliki kans menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasalnya jabatan ini memiliki peluang untuk lebih dekat terhadap publik.

"Karena Menteri Koordinator punya keuntungan berkomunikasi lebih banyak ke publik. Kenapa Menkopolhukam? Karena mantan tentara, sehingga punya kecenderungan ke sana," ujarnya.

Hal ini diamini oleh Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang mengatakan kalau Prabowo memiliki konsep kemandirian pertahanan, kemandirian pangan, dan kemandirian energi yang sudah sejak lama ingin dipraktikkan dalam pemerintahan.

Sponsored

"Namun itu kembali ke Presiden Jokowi, kami pasif saja. Jika memang dibutuhkan, kami siap membantu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, tak setuju dengan masuknya Gerindra ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut dia, kursi menteri harus diberikan ke partai yang telah membantu kemenangan Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres. 

"Mestinya perihal kabinet diberikan saja ke pihak yang telah berkeringat," ujarnya.

Ace memprediksi, kehadiran Gerindra di KIK bakal membuat disharmonisasi di dalam tubuh KIK. Sedari awal, partainya sudah berbeda visi dan misi dengan Gerindra.

"Saya menduga bakal ada disharmonisasi jika Gerindra masuk," ujarnya.

Pengamat Politik Kedai Kopi Hendri Satrio pun menyebut, niatan Gerindra untuk 'loncat' merupakan tindakan yang salah langkah. Sebab, itu sama saja merusak kepercayaan konstituen yang telah memilih Prabowo dan Gerindra.

"Mereka jelas akan kecewa jika Gerindra ke pemerintahan," katanya

Sebaliknya, Hendri melihat kondisi ini akan menjadi kesempatan emas bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperbesar partainya. "Mereka yang kecewa dengan Gerindra bakal ke PKS yang konsisten menjadi oposisi," ujarnya.