Surya Paloh sebut pilpres tidak adil
Ketidakadilan pilpres lantaran tidak adanya keterbukaan untuk siapapun menjadi capres.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengkritik pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) sebagai salah satu bentuk peralihan kekuasaan dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, pilpres tidak adil (fair) lantaran hanya orang tertentu yang bisa menjadi capres. Padahal dalam konstitusi ditegaskan menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak warga negara.
"Misal, hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya ekslusif bagi kalangan tertentu saja. Ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya," kata Surya Paloh dalam orasi ilmiah penganugerahan gelar doktor honoris causa dari Fisip Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7).
Menurut Surya Paloh, ketentuan-ketentuan yang dibuat membuat kondisi tidak adil dalam proses pemilihan presiden. Padahal, sudah diatur dalam konstitusi agar pergantian kekuasaan diselenggarakan secara terbuka dengan memberikan hak yang sama kepada semua pihak.
Kendati demikian, Paloh tidak lugas menyebutkan apakah ketentuan yang dimaksud ialah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang selama ini digugat oleh sejumlah partai politik dan figur.