Surya Paloh sebut pilpres tidak adil

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengkritik pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) sebagai salah satu bentuk peralihan kekuasaan dalam sistem demokrasi di Indonesia. 

Menurutnya, pilpres tidak adil (fair) lantaran hanya orang tertentu yang bisa menjadi capres. Padahal dalam konstitusi ditegaskan menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak warga negara.

"Misal, hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya ekslusif bagi kalangan tertentu saja. Ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya," kata Surya Paloh dalam orasi ilmiah penganugerahan gelar doktor honoris causa dari Fisip Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7).

Menurut Surya Paloh, ketentuan-ketentuan yang dibuat membuat kondisi tidak adil dalam proses pemilihan presiden. Padahal, sudah diatur dalam konstitusi agar pergantian kekuasaan diselenggarakan secara terbuka dengan memberikan hak yang sama kepada semua pihak. 

Kendati demikian, Paloh tidak lugas menyebutkan apakah ketentuan yang dimaksud ialah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang selama ini digugat oleh sejumlah partai politik dan figur.

"Kondisi yang tidak fair merujuk pada adanya pelbagai ketentuan yang membuat pihak-pihak tertentu tetap tidak bisa terlibat dalam kompetisi demokrasi, namun yang demikian ini relatif adanya. Sebab adanya ketentuan dari sebuah kompetisi adalah lumrah adanya oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah mencoba mensiasastinya," ujar dia.

Menurut Surya Paloh, situasi yang tidak adil perlu disiasati dengan cara menggelar konvensi. Surya Paloh mengatakan, konvensi merupakan langkah yang demokratis untuk memberikan kesempatan bagi semua untuk menjadi seorang pemimpin.

"Konvensi adalah salah satu upaya demokratisasi dan moderasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk menyiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka bagi seluas-luasnya kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin negeri," ucap Surya Paloh.

Diketahui, Partai Nasdem sempat menggagas konvensi calon presiden Pilpres 2024. Namun, konvensi capres batal diselenggarakan. Partai Nasdem membatalkan konvensi capres 2024 lantaran sejumlah partai yang NasDem anggap calon mitra strategis lebih memprioritaskan ketua umum masing-masing untuk menjadi capres.

Setelah gagal melakukan konvensi capres, Surya Paloh dkk kemudian menggelar rapat kerja nasional (rakernas) yang kemudian menghasilkan tiga kandidat sebagai bakal calon presiden. Yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.