Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pergeseran besar dalam arah pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pergeseran besar dalam arah pembangunan ekonomi nasional. Jika sebelumnya Indonesia lebih berorientasi pada sistem ekonomi liberal kapitalis, kini haluan tersebut mulai beralih menuju sistem ekonomi kerakyatan.
“Pergeseran ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah dan berlandaskan semangat keadilan sosial,” ujar Tito dalam orasi ilmiah bertajuk Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya di Palembang, Senin (3/11).
Tito menjelaskan, arah baru ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, kebijakan ekonomi era Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang muncul akibat sistem liberal kapitalis.
“Sebelumnya, sistem ekonomi cenderung membuat yang kaya makin kaya, sementara yang lemah sulit naik kelas. Kini, melalui kebijakan sosial kerakyatan, kesejahteraan lebih diarahkan untuk seluruh lapisan masyarakat,” tutur Tito.
Ia mencontohkan sejumlah program yang mencerminkan pergeseran tersebut, seperti bantuan sosial, beasiswa bagi rakyat kurang mampu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, pembangunan perumahan rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.