Kekuasaan tak boleh jadi candu. Itu harus dibatasi supaya ruang tirani seperti era Soeharto tak muncul lagi di masa kini.
Para relawan Jokowi yang terdiri dari Seknas Jokowi, Bara JP, Satu Indonesia, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Komunitas APT, Almisbat, dan Projo tak setuju dengan peninjauan kembali Partai Perindo ke Mahkamah Konstitusi, tentang Pasal 169 huruf (n) Undang-undang Pemilu 2017. Jika peninjauan tersebut gol, maka kans Jusuf Kalla sebagai wapres Jokowi kedua kalinya kian terbuka.
Menurut anggota relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng, apabila MK mengabulkan tuntutan tersebut, maka akan menimbulkan ketidakstabilan di ranah kekuasaan.
"Kita harus ingat Indonesia itu negara besar. Kita punya 34 gubernur, 416 bupati, ini semuanya dibatasi dua kali. Jangan kasih celah," paparnya dalam konferensi pers "Menjaga Konstitusi" di DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta, Selasa (24/7).
Selain memicu ketidakstabilan, hal itu juga bakal mencederai semangat reformasi ikhwal pembatasan kekuasaan, yang diusung para aktivis pro-demokrasi silam. Semangat para aktivis di era Orde Baru (orba) itu, yakni mencegah kekuasaan dinikmati segelintir orang dalam tempo yang panjang.
"Jangan sampai kekuasaan akhirnya menjadi candu, makanya dibatasi, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Sebab, pascareformasi, penggalan kalimat sesudahnya hanya dipilih sekali lagi," jelasnya.