Alasan masyarakat sipil tak banyak komentari putusan MK No.141
MK menegaskan, pemaknaan baru melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/202 tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Tok! MK tolak gugatan batas usia capres maksimal 70 tahun
Putusan ini memungkinkan Prabowo ikut berkontestasi pada Pilpres 2024.
PSHK FH UII: Aspek politis menyelimuti perkara syarat usia capres/cawapres
Terbukti dari substansi perkara berkaitan erat dengan pencalonan/pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat ungkap keganjilan pada keputusan a quo
Pada perkara Nomor 90 dan 91 dengan isu yang sama, ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara.
Tok! MK tolak uji materi batas usia capres-cawapres
"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya."
Lagi, MK kabulkan penarikan gugatan batas usia capres-cawapres
Para pemohon mengunggat batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun diubah menjadi 30 tahun.
PAN usul revisi UU Pemilu pasca-MK tolak sistem proporsional tertutup
Menurut PAN, presidential threshold juga harus dikoreksi selain sistem pemilu.
Menimbang sistem pemilu proporsional terbuka, tertutup, atau campuran
Sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup menjadi polemik menjelang Pemilu 2024.
Yusril sebut sistem proporsional terbuka tabrak UUD 1945 hingga lemahkan peran parpol
"Penerapan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945 karena melemahkan, mereduksi fungsi partai politik."
Pimpinan MPR: Putusan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan UUD 1945
Sejak UU Administrasi Pemerintahan berlaku, semua gugatan PMH oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.
Cak Imin kritik sistem proporsional tertutup: Akan ada stagnasi politik
"Saya menganggap kalau itu terjadi, akan mengancam pelaksanaan pemilu."
Sistem pemilu proporsional terbuka: Agar demokrasi tak berubah oligarki
Sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik untuk demokrasi Indonesia, setidaknya sampai saat ini.
DPP Nasdem kirim surat ke MK minta cabut pemohon uji materi UU Pemilu
Yuwono bukan lagi kader atau anggota Partai Nasdem sehingga tidak mewakili sikap partai.
Aroma politik di balik terbitnya SE Mendagri
Mendagri diminta mencabut surat edaran yang memungkinkan penjabat kepala daerah untuk memecat atau memutasi ASN tanpa seizin menteri.
Cerita dari markas parpol-parpol yang "ditolak" KPU
Ada 16 parpol yang dikembalikan berkas pendaftarannya oleh KPU. Sebagian parpol bersiap menggugat keputusan itu.
Partai Buruh gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi
Penyelenggara pemilu seharusnya ditempatkan sebagai cabang kekuasaan keempat disamping eksekutif, legislatif, dan judicial (yudikatif).
Komisi II sebut revisi UU Pemilu tidak perlu dilakukan
Merevisi undang-undang ini, kata dia, tentulah tidak sederhana karena bisa saja melebar ke mana-mana.
Geliat lembaga pemantau menyongsong Pemilu 2024
Bawaslu mulai membuka pendaftaran bagi lembaga pemantau untuk Pemilu 2024.
Pemutakhiran data jelang Pemilu 2024, KPU sebut pemilih berjumlah 190 juta
Betty menuturkan terdapat penurunan jumlah pemilih di Indonesia sebanyak 637.179 pemilih.
Yusril sebut MK sudah jadi penjaga oligarki, bukan penjaga konstitusi
Tidak ada hubungan korelatif antara presidential treshold dengan penguatan sistem presidensial, sebagaimana selama ini didalilkan MK.
Puan izinkan Komisi II rapat bahas PKPU dengan KPU di masa reses
Puan menjelaskan bahwa, pembentukan DOB memang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Resmi gugat UU Pemilu ke MK, Presiden PKS klaim telah kaji 30 permohonan
Ada dua pemohon dalam uji materi yang diajukan PKS, pertama DPP PKS dan kedua Dr Salim Segaf Al Jufri.
Anggota Komisi II DPR sarankan Jokowi terbitkan Perppu Pemilu
Namun, Komisi II membuka opsi jika Presiden Jokowi mengeluarkan perppu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif.
SMRC: Presidential threshold menyimpang dari prinsip presidensialisme
Dalam sistem presidensial yang sebenarnya, tidak ada hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan syarat pencalonan presiden.
Penundaan pemilu zaman Sukarno dan Soeharto
Pemilu satu-satunya di zaman Sukarno terjadi pada 1955. Pemilu pertama di zaman Soeharto diadakan pada 1971.
