Buka tutup sistem pemilu proposional
Proposional terbuka atau tertutup hampir selalu menjadi isu krusial di setiap pembahasan revisi undang-undang pemilu.
Dugaan Arsul Sani ketika Tito Karnavian kumpulkan 9 parpol di kantornya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang 9 partai politik atau parpol ke kantornya pada Rabu (8/1) pagi.
Plus minus proporsional terbuka vs tertutup
Elite-elite parpol mulai mewacanakan rencana mengembalikan sistem proporsional tertutup.
Proporsional tertutup: Renggut daulat rakyat, tumbuhkan oligarki
PDI-P dan Gerindra diyakini bakalan paling getol mengampanyekan sistem pemilu peninggalan Orde Baru itu.
LIPI: Parpol jadi kunci pemilu berkualitas
Wacana revisi Undang-undang Pemilu dinilai berada di tangan partai politik sebagi kunci agar pesta demokrasi lebih berkualitas.
Calon kepala daerah dari kalangan anggota DPR tak akan diistimewakan
Anggota DPR yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mundur.
Fadli Zon ungkap Gerindra dorong Pilkada tidak langsung
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan partainya sejak lama mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
DPR pastikan Pilkada 2020 pakai aturan lama
Mendagri Tito Karnavian sempat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah secara langsung diubah.
PDI-P dan Gerindra dinilai khianati suara rakyat
Langkah Gerindra dan PDI-P mengganti caleg terpilih indikasi kesewenang-wenangan petinggi parpol.
PDI-P dan Gerindra dinilai khianati suara rakyat
Langkah Gerindra dan PDI-P mengganti caleg terpilih indikasi kesewenang-wenangan petinggi parpol.
KPU kaji kemungkinan hapus syarat salinan C1
KPU tengah menggodok peraturan untuk menghapus syarat salinan C1 dalam proses rekapitulasi suara.
Ambang batas presiden hambat regenerasi pemimpin bangsa
Ambang batas presiden diusulkan dihapuskan sebagai syarat mengajukan calon pada Pilpres 2024.
Pekerjaan rumah pemilu serentak
Pemilu serentak menyisakan beberapa persoalan. Bukan hanya kematian anggota KPPS, tetapi juga keterbelahan masyarakat karena beda pilihan.
BPN: Pencalonan Ma'ruf bermasalah karena aturan yang diterbitkan Jokowi
Jokowi disebut mengeluarkan peraturan pemerintah yang membuat pencalonan Ma'ruf Amin melanggar aturan.
Pemisahan pemilu demi penguatan koreksi publik
Selain mendorong rasionalitas pemilih, pemisahan pemilu bisa menghemat biaya dan memperkuat fungsi koreksi publik.
Bawaslu diusulkan dihapus
Keberadaan Bawaslu dinilai kerap tidak efektif dan menimbulkan kompetisi antarinstitusi.
Desain pemilu serentak dikritik tak efektif
Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dinilai lebih mahal dan menelan korban jiwa.
DPR setuju UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2020
Pembahasannya dapat dilakukan pada masa sidang pertama DPR terpilih nanti.
Rombak pemilu serentak butuh tafsir baru putusan MK
Keserentakan Pemilu 2019 merupakan perintah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur oleh UU Pemilu.
PPP: Perubahan UU Pemilu harus seiring dengan amandemen UUD
Landasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak 2019 merujuk pada perintah dari putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013
MK tolak permohonan uji UU Pemilu
Penolakan disebabkan MK menilai permohonan pengujian tidak berlalasan menurut hukum.
Mahkamah Konstitusi perpanjang waktu penghitungan suara
Dalam putusannya, MK menilai waktu 12 jam cukup untuk mencegah potensi suara tak tuntas dihitung.
Pileg minim sorotan, revisi UU Pemilu digulirkan
Politikus Golkar Firman Soebagyo menilai pemilu serempak menyebabkan pileg minim sorotan.
MK timbang kebut putusan uji materi UU Pemilu
Majelis hakim segera menggelar rapat permusyawaratan hakim ihwal uji materi UU Pemilu.
Lima pasal UU Pemilu diajukan untuk uji materi
Lima pasal UU Pemilu dinilai dapat menghambat dan menghilangkan hak pemilih.
