Berita Kumpulan DPRD Jatim Hari Ini

lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Provini Jawa Timur.

KPK cegah 4 anggota DPRD Jatim bepergian ke luar negeri

Selasa, 07 Mar 2023 17:49 WIB

Pencegahan dilakukan untuk memastikan seluruh pihak bersikap kooperatif dalam proses penyidikan pada perkara ini.

KPK sebut belum ada tambahan tersangka dugaan suap dana hibah di Jatim

Selasa, 07 Feb 2023 10:36 WIB

KPKĀ terus mengembangkan informasi dan data yang telah diperoleh selama proses penyidikan di perkara ini.

Korupsi dana hibah, KPK periksa 7 anggota DPRD Jatim

Kamis, 02 Feb 2023 14:02 WIB

Penyidik mendalami pengetahuan para saksi lain terkait pembahasan aturan dan proses distribusi dana hibah Pemprov Jatim.

KPK periksa Ketua dan Wakil DPRD Jatim terkait suap dana hibah Provinsi Jatim

Rabu, 25 Jan 2023 14:46 WIB

Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan yang dibutuhkan dari para saksi, untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Wakil Ketua DPRD Jatim kena OTT KPK, Pakar: Mental pimpinan merangkap calo proyek anggaran

Sabtu, 17 Des 2022 12:25 WIB

Keterlibatan Sahat sangat bertentangan dengan kapasitasnya sebagai salah satu pimpinan dewan di Provinsi Jatim.

KPK: Wakil Ketua DPRD Jatim diduga terima suap senilai Rp5 miliar

Jumat, 16 Des 2022 06:35 WIB

Ilham lantas menyerahkan uang Rp1 miliar tersebut pada Rusdi selaku orang kepercayaan Sahat Tua.

KPK tetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim tersangka dugaan suap alokasi dana hibah

Jumat, 16 Des 2022 06:23 WIB

Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, mulai 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023.

Panen raya, pemerintah diminta tunda impor 1 juta ton beras

Kamis, 11 Mar 2021 08:19 WIB

Pemerintah semestinya mencari cara agar gabah yang dipanen petani dapat diserap Perum Bulog.

Pemprov Jatim enggan komentari PSBB Jawa-Bali

Kamis, 07 Jan 2021 16:16 WIB

Emil Dardak menyatakan, pihaknya masih menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat.

HET naik, pemerintah diminta tak sunat subsidi pupuk

Senin, 04 Jan 2021 22:46 WIB

Kenaikan HET berlaku per 2021 seiring terbitnya Permentan 49/2020.