Berita Kumpulan Moya Institute Hari Ini

Problem etika disorot, Jokowi seakan lepas binatang buas ke bangsa sendiri

Jumat, 09 Feb 2024 23:01 WIB

Seorang pemimpin tanpa etika itu sama saja seperti melepaskan binatang buas ke rakyatnya.

Praktik dinasti politik mengingkari sejarah

Jumat, 26 Jan 2024 20:30 WIB

Praktik dinasti politik merupakan suatu keanehan atau anomali di era Indonesia modern saat ini.

Politik dinasti hambat ekonomi inklusif Indonesia

Jumat, 26 Jan 2024 19:36 WIB

Praktik politik dinasti oleh Jokowi dan keluarganya mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia.

Soal pilpres satu putaran, Sekum Muhammadiyah: Memangnya judi rolet?

Jumat, 19 Jan 2024 09:17 WIB

Sekum Muhammadiyah minta masyarakat sipil (civil society) tidak diam menyuarakan agar praktik demokrasi diselenggarakan secara bermartabat.

Kemana masa depan Indonesia?

Rabu, 10 Jan 2024 19:28 WIB

Banyak analisis menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan pembatasan kebebasan sipil dan penegakan hukum yang cenderung diskriminatif.

Putusan MK berpotensi timbulkan keresahan sosial, perlu dimitigasi

Selasa, 17 Okt 2023 19:14 WIB

Langkah mitigasi perlu diambil agar keputusan tersebut tidak berdampak lebih jauh dan mengakibatkan keresahan sosial.

Penolakan keanggotaan penuh ULMWP dalam KTT MSG jadi kemenangan RI

Jumat, 22 Sep 2023 19:41 WIB

Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Menuju Indonesia Emas 2045: 3 hal ini jadi kunci keberhasilan pemimpin masa depan

Sabtu, 26 Agst 2023 06:42 WIB

Pemimpin nasional hasil kontestasi 2024 yang ideal adalah yang mampu memupuk dan mengokohkan persatuan serta kesatuan.

Parpol baru ditantang berikan narasi politik yang ‘segar’ dan berbeda

Jumat, 21 Jul 2023 19:41 WIB

Untuk merebut dukungan pemilih dan lolos electoral threshold, parpol baru dan parpol nonparlemen ditantang bisa hadirkan gagasan baru.

Ketua KASN: Politik kita kerap menyeret keterlibatan ASN dalam pemilu

Kamis, 25 Mei 2023 17:47 WIB

Menurut data Bawaslu, dalam rentang waktu 2020-2021 saat digelar pilkada di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034.