Berita Kumpulan Usman Hamid Hari Ini

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Pemerintah disebut tidak cukup hanya dengan pulangkan eksil

Negara perlu mengungkapkan permohonan permintaan maaf. Langkah ini sebagai bagian dari keadilan yang harus dipenuhi.

Menurut Amnesty International, penyebutan nama-nama peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu saja jauh dari cukup

Meski mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat, namun pemerintah tak kunjung serius menuntaskannya.

KUHP seharusnya tidak pernah disahkan sedari awal dan merupakan kemunduran dramatis dari kemajuan HAM di Indonesia.

Terdapat empat poin yang keadaan tersebut berhubungan dengan tindakan dari oknum kepolisian.

Penyidikan lanjutan perlu dilakukan, mengingat ada sejumlah kelemahan dalam pengusutan perkara ini yang dilakukan kepolisian.

KPK transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang kriteria yang membuat 75 pegawai ini tidak lolos TWK.

Sebanyak 15 negara menolak sebuah resolusi tentang komitmen responsibility to protect (R2P) di sidang umum PBB.

Polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir.

Dicontohkannya dengan kasus yang menimpa peneliti kebijakan publik, Ravio Patra.