sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anggota DPR berharap pemerintah batalkan MoU impor beras

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan), stok beras dalam negeri masih aman. 

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Sabtu, 27 Mar 2021 11:06 WIB
Anggota DPR berharap pemerintah batalkan MoU impor beras

Anggota Komisi IV DPR Ema Umiyyatul Chusnah, meminta pemerintah mengevaluasi rencana impor beras pada Juni 2021. Pasalnya, musim panen masih berlangsung hingga pertengahan tahun ini.

"Sebelum kembali menyampaikan rencana impor pada Juni 2021, ada baiknya pemerintah mengevaluasi dulu apakah impor masih diperlukan atau tidak," ujar Ema, dalam keterangannya, Sabtu (27/3).

Politikus PPP itu menilai, dengan situasi seperti ini, sebaiknya pemerintah menyerap gabah petani lokal dengan menaikkan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yakni Rp4.200 per kilogram. Sehingga petani bisa lebih sejahtera.

"Bahkan kami berharap pemerintah membatalkan MoU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton," terang dia.

Setelah mendengar data yang disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan), dia meyakini stok beras dalam negeri masih aman. "Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri," ujarnya.

Terlepas dari itu, Ema meyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda rencana impor 1 juta beras. Keputusan itu mencerminkan Jokowi menyerap aspirasi rakyat dengan baik.

"Tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat, karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya," tegas Ema.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada impor beras hingga Juni 2021. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi isu rencana impor beras yang menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir. 

Sponsored

"Saya pastikan sampai Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia. Sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat (26/3).

Jokowi mengakui terdapat nota kesepahaman atau MoU antara pemerintah dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun kerja sama itu dibuat untuk berjaga-jaga di tengah situasi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.

"Saya tegaskan lagi berasnya belum masuk," ujarnya. 

Berita Lainnya