Bank di dunia makin berkurang danai batu bara, perbankan Indonesia justru sebaliknya

Para pemimpin dunia pada Komite Tingkat Tinggi (KTT) iklim PBB di Glasgow 2021 silam berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat celcius pada tingkat pra-industri. Namun realitanya dengan emisi yang ada saat ini, beberapa ilmuwan mengatakan dunia mendekati kenaikan 3 derajat Celsius di akhir abad ini.

Intergovermental Panel of Climate Change (IPCC) pada 4 April 2022 lalu menerbitkan laporan yang berfokus pada mitigasi krisis iklim, yang menyebutkan sektor energi menjadi salah satu sektor dengan peran mitigasi krisis iklim paling signifikan.

Pembakaran batu bara diketahui menjadi penyumbang emisi terbesar di dunia sehingga menyebabkan naiknya suhu bumi. Dengan demikian dunia pun mulai mengurangi bahkan menghentikan penggunaan energi fosil melalui makin berkurangnya ratusan lembaga keuangan dan bank global dalam pembiayaan industri batu bara.

Sayangnya, perbankan Indonesia justru hingga saat ini masih memberikan ruang industri batu bara untuk terus tumbuh.

“Meskipun berbagai rencana ekologi akibat krisis iklim telah terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, namun tidak menyurutkan perbankan di Indonesia untuk terus mendanai batu bara, penyebab krisis iklim,” kata Finance Campaigner 350 Indonesia Suriadi Darmoko dalam acara Stop Burning Our Money! Laporan Pendanaan Bank Nasional untuk Industri Energi Kotor Batu Bara, Senin (29/8).

Suriadi menyampaikan, berdasarkan hasil riset 350 Indonesia bersama koalisi organisasi masyarakat sipil, #BersihkanBankmu disimpulkan bahwa sejak Kesepakatan Paris di tahun 2015 hingga saat ini, empat bank di Indonesia yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BCA terus mendanai energi kotor batu bara.

Riset tersebut dilakukan melalui penelusuran laporan tahunan 24 perusahaan batu bara yang terbuka untuk publik.

“Komitmen BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BCA untuk energi bersih dan penanganan krisis iklim terlihat serius, namun faktanya berbanding terbalik. Padahal lebih dari ratusan lembaga keuangan global berkomitmen untuk tak lagi mendanai industri batubara, namun di Indonesia justru berlawanan dan terus meningkat,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyebut investasi di fossil fuel baru adalah “kegilaan moral dan ekonomi”.

“Tren coal phase-out global saat ini menunjukkan bahwa sebenarnya pembiayaan ke bisnis batubara berisiko tinggi secara finansial. Bank-bank nasional harus segera mengambil peran yang lebih signifikan untuk menghindari kerugian. Mereka harus memiliki kebijakan untuk berhenti membiayai energi batu bara. Celakanya, di Indonesia belum ada bank yang punya kebijakan seperti itu,” tutur salah satu anggota Market Forces Indonesia Binbin Mariana.

Lebih lanjut, Suriadi mewakili 350 Indonesia pun menyampaikan pesan bagi BNI yang akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 31 Agustus 2022 mendatang, yaitu program Go Green BNI sebenarnya sudah spesifik untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 7 yakni energi bersih dan terjangkau, serta nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Sehingga seharusnya BNI segera melaksanakan komitmen tersebut.

“Direksi BNI harus memahami bahwa batu bara adalah penyebab krisis iklim. Sementara krisis iklim ini telah mengancam masa depan generasi muda, yang saat ini juga menjadi target pasar BNI dan sektor UMKM yang menjadi sumber keuntungan bisnis BNI," ujarnya.

Singkatnya, lanjut Suriadi, Direksi BNI wajib memiliki komitmen kuat untuk membawa BNI menjadi bank nasional terdepan dalam menghentikan pendanaan energi kotor batu bara.