Beras jadi komoditi pendorong naiknya inflasi, ini kata BPS

Inflasi September 2022 yaitu sebesar 5,95% secara year on year (yoy) berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), utamanya didorong oleh komponen harga yang diatur pemerintah (administered price), yang disebabkan naiknya tarif angkutan pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga diatur pemerintah mencapai 13,28% (yoy) pada September 2022, sedangkan di Agustus 2022 sebesar 6,84% (yoy), sehingga turut berkontribusi pada inflasi September 2022 sebesar 2,35% (yoy).

Pada inflasi komponen harga diatur pemerintah, penyumbang inflasi tertinggi adalah komoditas bensin dengan andil pada inflasi September 2022 sebesar 1,13% (yoy) dan komoditas solar sebanyak 0,04% (yoy).

“Inflasi di September ini untuk bensin mencapai 31,90% secara month to month (yoy) dan solar inflasinya mencapai 33,01% (yoy),” jelas kepala BPS , Margo Yuwono dalam paparannya di Rilis BPS di kantor BPS, Senin (3/10).

Margo menyebutkan, kenaikan tertinggi yang memengaruhi inflasi September 2022 berasal dari komponen energi dengan total kenaikan mencapai tiga kali lipat yakni hingga 16,84% (yoy). Padahal inflasi energi di Agustus 2022 tercatat hanya 5,84% (yoy). Sehingga kontribusi komponen energi terhadap kenaikan inflasi di September 2022 sebesar 1,51% (yoy).

Karena adanya kenaikan harga BBM yang dipicu inflasi energi, ini berdampak pada inflasi komponen bahan makanan yang bergejolak. Adapun yang mengalami kenaikan inflasi terjadi pada komoditas telur ayam ras sebesar 31,28% (yoy), cabai rawit mencapai 75,36% (yoy), dan beras hingga 2,56% (yoy).

“Inflasi beras walaupun mengalami kenaikan tipis, tetapi memberikan pengaruh kepada inflasi September 2022 cukup besar, yaitu 0,08% (yoy),” imbuh Margo.

Beras diketahui pada tahun sebelumnya tidak turut andil memberikan inflasi. Namun karena adanya kenaikan BBM, ini mempengaruhi pada kenaikan tarif ongkos angkut dan upah harian kuli panggul.

“Ini lebih disebabkan adanya peningkatan transportasi. Jadi harga beras di provinsi sentra produksi saat didistribusikan mengalami kenaikan gara-gara kenaikan ongkos angkut tersebut,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian juga menyampaikan kenaikan inflasi tidak terlepas dari kenaikan harga BBM. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia menjelaskan agar seluruh pemerintah daerah dan pusat memperkuat jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial.

“Sebagai dampak kenaikan BBM di daerah masing-masing, maka pemerintah daerah diimbau bersama BPS dan Bank Indonesia (BI) di daerah masing-masing harus lihat secara detail apa yang menyebabkan inflasi, dan kemudian melakukan langkah detail untuk menekan inflasi dengan inovasi. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk tekan inflasi adalah penggunaan APBD sebesar 2% sesuai aturan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk digunakan mengendalikan inflasi,” pungkas Tito.