Pengendalian inflasi pangan dan transformasi ketenagakerjaan nasional

Perekonomian Indonesia pada awal tahun 2026 berada dalam fase krusial yang menuntut sinkronisasi kebijakan antara stabilitas harga domestik dan akselerasi pertumbuhan struktural. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% untuk tahun anggaran 2026, sebuah angka yang diposisikan sebagai lompatan strategis untuk mencapai skenario pertumbuhan jangka menengah yang lebih tinggi. Fokus utama dari target ambisius ini adalah penciptaan lapangan kerja yang masif, dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja baru mencapai 3 juta hingga 4 juta orang guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke kisaran 4,44% hingga 4,96. Namun, keberhasilan agenda besar ini sangat bergantung pada kemampuan otoritas dalam menjinakkan volatilitas inflasi pangan (volatile food), yang secara historis menjadi determinan utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung Produk Domestik Bruto (PDB).

Analisis retrospektif inflasi pangan 2024-2025: Pola, volatilitas, dan pembelajaran kebijakan

Analisis retrospektif inflasi yaitu peninjauan historis terhadap data dan tren inflasi di masa lalu mulai mengidentifikasi pola, penyebab, dan konsekuensi dari perubahan harga. Analisis ini membantu para peneliti dalam merumuskan kebijakan memahami dinamika inflasi, menguji efektivitas kebijakan moneter sebelumnya, dan merencanakan strategi masa depan. Memahami dinamika inflasi pangan pada tahun 2026 memerlukan tinjauan mendalam terhadap kinerja harga komoditas dalam dua tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pergeseran pola inflasi pangan yang signifikan antara tahun 2024 dan 2025.

Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi tekanan berat pada kuartal pertama dengan inflasi tahunan year on year (yoy) yang juga biasa dikenal dengan perbandingan time series data. Untuk kelompok bahan makanan mencapai puncaknya di angka 10,33% pada bulan Maret. Tekanan ini dipicu oleh gangguan pasokan akibat anomali cuaca dan kenaikan harga input produksi global. Namun, melalui serangkaian intervensi pasar yang agresif, inflasi pangan berhasil melandai secara drastis hingga menyentuh angka deflasi sebesar -0,32% pada November 2024, memberikan landasan yang relatif stabil bagi awal tahun berikutnya.

Tahun 2025 menyajikan narasi yang berbeda. Meskipun dimulai dengan angka inflasi yang sangat rendah—bahkan menyentuh titik terendah 0,37% pada Maret 2025—tren harga mulai merangkak naik secara konsisten di paruh kedua tahun tersebut. Kenaikan ini terutama didorong oleh kelompok makanan yang mudah menguap (volatile food) yang pada Desember 2025 mencatatkan inflasi tahunan sebesar 6,21%. Peningkatan ini memberikan peringatan dini bagi pemerintah, mengingat momentum Ramadan dan Idulfitri pada kuartal pertama 2026 diperkirakan akan menambah beban tekanan permintaan di pasar domestik.

Analisis retrospektif inflasi pangan 2024-2025

Sumber: Badan Pangan Nasional/BPS

Data ini menggarisbawahi pentingnya manajemen stok dan distribusi yang lebih presisi. Meskipun rata-rata tahunan menunjukkan tren perbaikan, kenaikan tajam di akhir tahun 2025 yang dipicu oleh komoditas beras, cabai merah, dan telur ayam ras menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan nasional masih rentan terhadap fluktuasi jangka pendek. Kondisi ini menuntut peran lebih aktif dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan bahwa lonjakan harga pangan tidak menggerus upah riil pekerja, yang pada gilirannya akan mengancam target penyerapan tenaga kerja tahun 2026.

Landasan makroekonomi 2026: Sinkronisasi pertumbuhan dan ketenagakerjaan

Target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja sektor formal. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi mesin utama pertumbuhan dengan kontribusi mencapai 54% terhadap PDB. Oleh karena itu, menjaga inflasi pada rentang sasaran 2,5±1% menjadi harga mati bagi otoritas moneter dan fiskal guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Optimisme pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja

Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja dalam skala besar sebagai instrumen utama pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan target pertumbuhan 5,4%, diperkirakan akan ada tambahan 3 juta hingga 4 juta kesempatan kerja baru. Strategi ini melibatkan pergeseran struktur tenaga kerja menuju sektor formal dengan target porsi mencapai 37,95%. Sektor-sektor yang diharapkan menjadi motor penggerak meliputi industri manufaktur, perdagangan, pariwisata, dan layanan kesehatan.

Optimisme pertumbuhan

Sumber: Kompilasi Proyeksi Lembaga Ekonomi

Optimisme ini juga didukung oleh pergerakan investasi yang tetap kuat, di mana hilirisasi industri tidak lagi terbatas pada komoditas nikel, tetapi mulai merambah ke bauksit, tembaga, dan timah. Sektor konstruksi juga diproyeksikan bergairah seiring dengan berlanjutnya proyek-proyek konektivitas infrastruktur yang meningkatkan efisiensi logistik nasional. Namun, para ahli mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tinggi harus bersifat inklusif. Ekonomi Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan goal-setting yang jelas dalam penciptaan lapangan kerja, meniru efisiensi cara kerja sektor swasta dalam mengeksekusi program-program pemerintah.

Strategi mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK)

Di tengah upaya menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan pengangguran yang masih membayangi. Pada periode Januari hingga November 2025 saja, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tercatat mencapai 79.302 orang, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi fenomena ini berlanjut di tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan empat strategi utama mitigasi:

• Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Penyempurnaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui PP Nomor 6 Tahun 2025 yang memperluas cakupan perlindungan dan besaran manfaat bagi pekerja yang terpaksa berhenti bekerja.
• Lembaga dan satgas baru: Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja guna merespons dinamika pasar tenaga kerja secara lebih lincah dan cepat.
• Insentif pajak dan stimulus: Perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) serta bantuan subsidi iuran Jamsostek bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.
• Akselerasi transisi kerja: Program magang nasional bagi lulusan baru (fresh graduates) dengan kompensasi setara upah minimum untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja terdidik ke dunia industri.

Mekanisme transmisi: Stabilitas pangan dan daya beli pekerja

Pengendalian inflasi pangan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesejahteraan pekerja. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga di Indonesia, komponen makanan, minuman, dan tembakau memiliki bobot terbesar, yakni sekitar 25%. Hal ini berarti setiap kenaikan harga pangan akan memberikan dampak negatif yang instan terhadap upah riil masyarakat. Teori strukturalis menjelaskan bahwa inflasi di negara berkembang sering kali disebabkan oleh kekakuan dalam produksi bahan makanan domestik dan ketergantungan pada rantai pasok tertentu.

Upah riil dan kurva Phillips dalam konteks Indonesia

Secara teoretis, hubungan antara upah, pengangguran, dan inflasi sering kali dipetakan melalui Kurva Phillips. Di Indonesia, data historis menunjukkan daya beli riil masyarakat cenderung meningkat apabila inflasi dijaga tetap rendah dan stabil, terutama di bawah tingkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Untuk tahun 2026, sejumlah daerah telah menetapkan kenaikan UMP yang cukup signifikan, seperti DKI Jakarta yang menetapkan upah sebesar Rp5,7 juta dan Jawa Barat dengan kenaikan 5,77%.

Namun, kenaikan upah nominal ini berisiko menjadi tidak berarti jika terjadi "upward spiral" di mana kenaikan upah memicu biaya produksi yang lebih tinggi, yang kemudian diteruskan ke harga jual produk (cost-push inflation). Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi pangan oleh pemerintah pusat dan daerah (TPIP/TPID) menjadi krusial untuk menjaga agar kenaikan upah benar-benar berubah menjadi peningkatan daya beli nyata, bukan sekadar penyesuaian angka nominal yang tergerus harga beras dan cabai.

Upah riil dan kurva Phillips

Sumber: Data Pemerintah Provinsi dan Laporan Ekonomi

Pentingnya stabilitas harga pangan juga tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Pada akhir tahun 2025, IKK tercatat berada di level 124, sebuah indikator optimisme yang kuat. Selama inflasi pangan terkendali di bawah 5%, masyarakat akan merasa aman untuk terus berbelanja, yang pada gilirannya akan memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis dan menambah tenaga kerja baru.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Katalisator ekonomi desa dan tantangan inflasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi mercusuar kebijakan Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak nyata terhadap struktur ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan target menjangkau 82,9 juta orang pada tahun 2026 dan didukung anggaran sebesar Rp335 triliun, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pencegahan stunting, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang padat karya.

Penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM

Program MBG telah terbukti menjadi mesin pencipta lapangan kerja yang efektif. Hingga akhir tahun 2025, tercatat sekitar 290.000 lapangan kerja baru telah tercipta di dapur-dapur unit pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Selain itu, MBG melibatkan lebih dari satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan baku.

Pembangunan infrastruktur dapur menjadi kunci keberlanjutan program ini. Pemerintah merencanakan penyelesaian sekitar 35.000 unit SPPG pada tahun 2026, di mana 19.000 unit di antaranya sudah siap beroperasi di awal tahun untuk melayani 55 juta orang. Kehadiran dapur-dapur ini di desa-desa menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan permintaan domestik, dan secara langsung mengurangi angka pengangguran di tingkat lokal.

Mitigasi risiko inflasi akibat tarikan permintaan

Namun, besarnya skala program MBG membawa konsekuensi risiko inflasi pangan yang harus dikelola dengan hati-hati. Konsentrasi permintaan pada komoditas tertentu oleh ribuan SPPG secara bersamaan dapat menyebabkan lonjakan harga lokal yang ekstrem. Sebagai contoh, harga wortel sempat melonjak ke kisaran Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram dari harga normal Rp12.000 karena permintaan massal untuk menu MBG. Begitu pula dengan komoditas telur dan daging ayam ras yang harganya mulai naik akibat tekanan permintaan program.

Untuk mengatasi risiko ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menginstruksikan pengelola dapur untuk melakukan strategi diversifikasi menu:

• Optimalisasi bahan baku lokal: Menggunakan bahan pangan yang sedang melimpah stoknya di tingkat lokal, seperti kentang, guna menghindari ketergantungan pada komoditas yang sedang mahal.
• Variasi menu harian: Mengurangi penggunaan sayuran yang pasokannya terbatas (seperti buncis dan kacang panjang) dan menggantinya dengan komoditas lain yang harganya lebih stabil.
• Pengawasan "zero defect": Memastikan transparansi dalam rantai pasok guna mencegah upaya penimbunan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan tingginya permintaan program MBG.

Secara makroekonomi, penghematan biaya makan rumah tangga sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 per anak per bulan akibat program ini diharapkan dapat dialihkan oleh orang tua untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan, yang secara agregat akan meningkatkan daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4%.

Strategi intervensi Badan Pangan Nasional dan swasembada beras 2025

Stabilitas harga beras tetap menjadi prioritas tertinggi mengingat posisinya sebagai makanan pokok mayoritas penduduk. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan posisi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai angka 34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi diperkirakan sekitar 31 juta ton. Surplus sebesar 3 juta ton ini menjadi penanda tercapainya swasembada beras, di mana sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sama sekali.

Kebijakan Stabilisasi Harga Beras (SPHP) dan cadangan beras pemerintah

Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perum Bulog terus memperkuat instrumen stabilisasi pasar. Hingga akhir tahun 2025, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sebesar 3,248 juta ton, yang merupakan angka stok awal tahun tertinggi dalam sejarah nasional. Ketersediaan stok yang masif ini memberikan rasa aman bagi pasar dan sekaligus menjadi instrumen untuk menekan spekulasi harga menjelang Ramadan 2026.

Pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah strategis intervensi untuk tahun 2026:

1. Operasi Pasar SPHP: Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditargetkan mencapai 1,5 juta ton sepanjang tahun 2026.
2. Bantuan Pangan Beras: Pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 18,277 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan di tahun 2026 guna menjaga konsumsi kelompok miskin.
3. Pengeluaran Stok Berkelanjutan: Penyaluran bantuan pangan juga berfungsi untuk menjaga kualitas stok beras di gudang Bulog agar selalu segar (turnover), sehingga saat musim panen raya tiba, Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara optimal tanpa kendala kapasitas gudang.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menegaskan bahwa pemerintah sangat optimistis terhadap stabilitas perberasan tahun 2026. Fokus perhatian kini beralih pada upaya memastikan harga di tingkat petani tetap menguntungkan melalui mekanisme penyerapan gabah tanpa syarat kualitas yang ketat jika diperlukan, guna melindungi kesejahteraan produsen pangan.

Tantangan iklim dan bencana hidrometeorologi 2026

Meskipun fondasi stok pangan nasional cukup kuat, faktor cuaca ekstrem tetap menjadi risiko non-ekonomi terbesar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa musim hujan periode 2025/2026 datang lebih awal dari kondisi normal, yang membawa potensi ancaman bencana hidrometeorologi sekaligus peluang bagi sektor pertanian.

Berdasarkan analisis situasi untuk tahun 2026, fenomena perubahan pola musim ini merupakan pedang bermata dua bagi ketahanan pangan Indonesia. Datangnya musim hujan yang lebih awal memerlukan respons strategis agar potensi “peluang” tidak berubah menjadi “bencana”.

Berikut adalah rincian tantangan dan strategi mitigasi iklim dan bencana hidrometeorologi 2026 yang bisa diambil:

1. Risiko Bencana Hidrometeorologi

Curah hujan yang tinggi dan datang lebih awal meningkatkan saturasi air dalam tanah secara prematur. Hal ini memicu beberapa risiko utama:

• Banjir bandang dan genangan: Risiko gagal panen (puso) pada lahan sawah di dataran rendah akibat drainase yang tidak mampu menampung debit air.
• Tanah longsor: Ancaman bagi distribusi pangan, terutama jika jalur logistik utama di wilayah perbukitan terputus.
• Kerusakan infrastruktur: Kerusakan pada bendungan atau saluran irigasi akibat debit air yang melebihi kapasitas desain.

2. Peluang sektor pertanian

Di sisi lain, percepatan musim hujan memberikan keuntungan bagi ketersediaan air:

• Percepatan masa tanam: Petani dapat memulai musim tanam (MT I) lebih awal, yang berpotensi meningkatkan frekuensi panen dalam satu tahun (meningkatkan Indeks Pertanaman).
• Pengisian waduk dan embung: Surplus air dapat disimpan untuk menghadapi musim kemarau berikutnya, menjaga stabilitas stok pangan jangka panjang.
• Perluasan area tanam: Lahan tadah hujan yang biasanya menganggur dapat segera dimanfaatkan karena ketersediaan air yang melimpah.

3. Strategi mitigasi dan adaptasi

Untuk menjaga agar stok pangan tetap aman di tengah cuaca ekstrem 2026, beberapa langkah teknis diperlukan:

a. Teknologi dan infrastruktur

• Normalisasi drainase: Memastikan saluran pembuangan air di area persawahan berfungsi optimal untuk mencegah genangan lama.
• Pompanisasi dan alsintan: Menyiapkan pompa air untuk menyedot genangan di lahan sawah yang terdampak banjir.

b. Manajemen agronomi

• Varietas tahan genangan: Mendorong penggunaan benih padi yang memiliki toleransi tinggi terhadap rendaman air (seperti varietas Inpari 30 Ciherang Sub-1).
• Kalender tanam dinamis: Pemanfaatan data BMKG secara real-time oleh penyuluh lapangan untuk memberikan rekomendasi waktu tanam yang tepat kepada petani.
• Catatan penting: Meskipun stok pangan nasional kuat secara kuantitas, distribusi tetap menjadi titik lemah saat bencana terjadi. Penguatan cadangan pangan di tingkat daerah (lumbung desa) sangat krusial di tahun 2026 ini.

Dampak fenomena La Niña terhadap produksi padi dan jagung

Fenomena La Niña diperkirakan akan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2026 sebelum kembali ke kondisi netral pada pertengahan tahun. Secara historis, curah hujan yang tinggi akibat La Niña memberikan manfaat berupa perluasan area tanam padi, terutama di lahan-lahan tadah hujan. Namun, hujan yang berlebihan juga membawa risiko nyata:

• Banjir dan longsor: Peningkatan curah hujan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur irigasi dan lahan pertanian, yang berujung pada puso atau gagal panen di wilayah-wilayah rawan bencana.
• Penurunan suplai jagung: Berbeda dengan padi, tanaman jagung sangat sensitif terhadap kelebihan air. Kenaikan curah hujan sebesar 10% diproyeksikan dapat menurunkan suplai jagung nasional sebesar 0,98%. Hal ini perlu diwaspadai karena jagung merupakan komponen utama pakan ternak, yang kenaikan harganya dapat memicu inflasi pada telur dan daging ayam ayam.
• Hama dan penyakit: Kelembapan tinggi menjadi lingkungan ideal bagi perkembangan wereng, jamur, dan busuk akar, yang dapat menurunkan produktivitas panen secara keseluruhan.

Sumber: Laporan Analisis Iklim dan Pertanian BMKG/BRIN

Selain dampak langsung pada produksi, cuaca ekstrem di akhir tahun 2025 juga telah mengganggu rantai pasok logistik di beberapa wilayah, terutama Sumatra. Kendala logistik distribusi antardaerah ini diidentifikasi oleh Kementerian Perindustrian sebagai salah satu penghambat utama yang menurunkan kapasitas produksi industri kecil dan menengah. Oleh karena itu, percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana menjadi agenda mendesak pemerintah di awal tahun 2026 guna memastikan distribusi pangan tetap lancar.

Analisis risiko eksternal: Geopolitik, nilai tukar, dan proteksionisme

Perekonomian Indonesia pada tahun 2026 tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Meskipun stabilitas fundamental domestik terjaga, terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat menekan inflasi melalui jalur “imported inflation”.

Ketidakpastian global dan pelemahan rupiah

Bank Indonesia mengidentifikasi setidaknya lima risiko global utama yang perlu diwaspadai, di antaranya adalah proteksionisme perdagangan dan perang tarif, terutama kebijakan dari Amerika Serikat. Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia diperkirakan akan menekan permintaan ekspor komoditas nasional.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat berada di kisaran Rp16.780 pada awal Januari 2026. Pelemahan nilai tukar ini meningkatkan biaya impor barang modal dan input produksi pertanian, yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi inti mendekati level 3%. Ekonom Maybank Indonesia memperingatkan bahwa jika tekanan rupiah berlanjut, risiko imported inflation akan mulai menahan laju konsumsi masyarakat. Namun, pemerintah optimistis melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal, rupiah dapat menguat secara bertahap ke kisaran Rp16.200 hingga Rp16.400 di akhir tahun seiring dengan pelonggaran kebijakan suku bunga global.

Peluang melalui kerja sama internasional

Di tengah tantangan global, Indonesia juga melihat peluang melalui percepatan kesepakatan dagang internasional. Tahun 2026 diproyeksikan menjadi tahun implementasi untuk sejumlah kerja sama seperti IEU-CEPA (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), ICA-CEPA, dan IEAEU-FTA (Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement). Kesepakatan perdagangan ini diharapkan menjadi katalisator bagi kinerja ekspor manufaktur nasional dan membuka peluang investasi baru yang lebih luas, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target pertumbuhan 5,4%.

Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter 2026

Keberhasilan mencapai target makroekonomi 2026 bergantung pada bauran kebijakan (policy mix) antara pemerintah dan Bank Indonesia. APBN 2026 didesain untuk menjadi instrumen stabilitas sekaligus stimulus pembangunan melalui delapan agenda prioritas (Asta Cita).

Fokus kebijakan fiskal dan belanja negara

Pendapatan negara tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Alokasi belanja negara diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi ekonomi nasional. Beberapa poin penting dalam kebijakan fiskal meliputi:

1. Subsidi tepat sasaran: Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi energi dan pangan secara lebih akurat guna meringankan beban masyarakat miskin tanpa membebani ruang fiskal secara berlebihan.
2. Sinergi belanja pusat dan daerah: Penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) akan lebih diarahkan untuk mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif dan penguatan local taxing power.
3. Investasi pada sumber daya manusia: Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan (termasuk program MBG) ditargetkan untuk meningkatkan Indeks Modal Manusia Indonesia ke level 0,57.

Pemerintah juga menjaga disiplin fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB, yang saat ini diperkirakan berada di level 2,7%. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah fragmentasi ekonomi dunia.

Peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas

Bank Indonesia diproyeksikan akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan yang berdaya tahan. Suku bunga acuan (BI Rate) diperkirakan akan bergerak melandai ke kisaran 4,0% hingga 4,5% pada tahun 2026. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat menurunkan biaya pinjaman bagi dunia usaha, sehingga mendorong investasi fisik (PMTB) Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang dalam bahasa Inggris disebut Gross Fixed Capital Formation (GFCF), dan penciptaan lapangan kerja di sektor riil.

Sinergi dalam koordinasi pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID akan terus diperkuat. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjangkar pada sasaran 2,5%. Dengan ekspektasi yang terkendali, perilaku spekulatif di pasar pangan dapat diminimalisir, sehingga stabilitas harga tetap terjaga meskipun terdapat gangguan pasokan musiman.

Strategi pengendalian inflasi pangan dan penciptaan lapangan kerja

Target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026 merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. Keberhasilan target ini sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola dinamika harga pangan yang sangat sensitif terhadap daya beli mayoritas penduduk. Inflasi pangan yang terkendali bukan hanya soal menjaga angka statistik, melainkan soal melindungi martabat dan kesejahteraan jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

Melalui integrasi program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan infrastruktur logistik pascabencana, serta konsistensi dalam menjaga swasembada beras, pemerintah memiliki instrumen yang kuat untuk meredam volatilitas harga. Di sisi lain, akselerasi investasi pada sektor formal, perluasan hilirisasi industri, dan penguatan jaring pengaman sosial menjadi pilar utama dalam menciptakan 4 juta lapangan kerja baru yang menjadi dambaan masyarakat.

Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan lembaga pangan nasional (Bapanas) menjadi syarat mutlak. Dengan cadangan pangan yang memadai, kebijakan upah yang seimbang, dan mitigasi risiko iklim yang proaktif, Indonesia berada pada lintasan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas—pertumbuhan yang tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga tumbuh dalam kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ekonomi tahun 2026 akan menjadi ujian bagi ketangguhan fundamental nasional menuju visi Indonesia Emas yang lebih sejahtera dan mandiri.