DPR minta pemerintah kaji rencana pembentukan BLU pengadan batu bara

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah mengkaji lebih dalam rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengadaan batu bara untuk PLN. Jangan sampai keberadaan BLU ini malah merepotkan pengusaha dan PLN untuk mendapatkan batu bara.

"Karena secara umum (BLU) ini menambah kelembagaan baru untuk penarikan iuran eksport batu bara. Saya masih khawatir ini belum tentu berjalan secara efektif. Kalau hasil iuran tersebut terhambat masuk PLN maka akan menyulitkan PLN dalam membeli batu bara seharga pasar," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (12/1).

Menurut Mulyanto, pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan domestic marketing obligation (DMO) yang sudah berjalan selama ini. Padahal, pemerintah hanya perlu melakukan beberapa penyempurnaan di aspek pasokan (supply) dan permintaan (demand) agar ketentuan ini dapat terlaksana dengan efektif.

Dari segi pasokan, pemerintah perlu meningkatkan aspek pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha batu bara nakal. "Jangan sampai pemerintah mudah diintervensi pengusaha," ujar politikus PKS ini.

Sementara di sisi permintaan, pemerintah menurutnya perlu menekan PLN agar memperbaiki manajemen sistem perencanaan dan pembelian batu bara agar lebih efisien

Ada beberapa hal yang diusulkan Mulyanto agar pembelian batu bara oleh PLN lebih efisien. Di antaranya, membuat kontrak jangka panjang, tidak membeli via trader, membangun sistem transportasi dan logistik serta beli dengan harga di tempat bukan di mulut tambang.

"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan melulu. Jalankan kebijakan DMO ini secara konsisten dan kekurangannya kita sempurnakan secara bertahap," pungkas Mulyanto.