Mulyanto tolak wacana penghapusan BPH Migas
Keberadaan BPH Migas masih diperlukan untuk mengawasi distribusi BBM di seluruh Indonesia.
Wacana hapus Pertalite, Mulyanto: Bukan domain Pertamina!
Pertamina telah kelewat batas atau offside dalam masalah ini. Karena itu Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah itu lagi.
Mulyanto ingatkan Luhut jangan seperti preman
Pemerintah seharusnya menggalakkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sangat tidak elok bagi pemerintah untuk berulah selayaknya preman.
Diduga endorse Ganjar, Mulyanto sebut BRIN di ambang kehancuran
Penilaian Direktur Politik dan Hankam BRIN Moch Nurhasim terhadap Ganjar Pranowo dinilai partisan.
"Rekomendasi audit BPK atas BRIN, seperti jeruk makan jeruk..."
Salah satu rekomendasi BPK atas audit BRIN meminta Kepala BRIN berkoordinasi dengan Dewan Pengarah. Mestinya rekomendasinya lebih tegas.
Mulyanto minta BRIN fasilitasi inovasi nikuba
BRIN dapat memfasilitasi dan melakukan uji kinerja terhadap inovasi ini. Maka dari itu, BRIN dapat memberikan validasi inovasi nikuba.
Respons anggota Komisi VII DPR soal terus turunnya target lifting migas
Menurutnya, hal itu sebagai sebuah bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap kebijakan di bidang migas.
Kepala BRIN: Integrasi 5 entitas bisa tuntas kurang setahun
Integrasi ke BRIN, klaim Laksana Tri Handoko, berhasil mengonsolidasikan seluruh sumber daya iptek pemerintah.
Anggaran BRIN kian kecil, pemerintah dinilai tak berpihak ke riset
Anggaran 2024 itu lebih kecil dari anggaran BRIN tahun ini: Rp6,3 triliun.
Mulyanto minta harga BBM subsidi turun
Pemerintah juga diminta segera menerapkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Anggota DPR heran Menteri ESDM langgar UU Minerba
Mulyanto yakin Presiden Jokowi tahu terkait pelanggaran ini. Sebab sebelumnya bos PTFI sudah bertandang ke istana.
Politikus PKS minta Luhut berhenti bahas di luar kewenangan
Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Politikus PKS ini menilai, arogansi Luhut sudah kelewatan.
Berpotensi rugikan keuangan negara, pemerintah diminta setop hilirisasi mineral
Program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memanjakan investor.
Anggaran riset terendah sepanjang sejarah, PKS duga karena perencanaan BRIN lemah
Kondisi BRIN saat ini dipandang akibat pemerintah salah urus kelembagaan riset.
Mulyanto: BRIN pakai dua pembukuan, BPK harus mengaudit!
Nomenklatur atau pembukuan BRIN di UU APBN berbeda dengan yang dibahas dengan Komisi VII DPR. Ini menyulitkan pengawasan.
Anggota Komisi VII DPR pertanyakan turunnya anggaran riset BRIN
Pada 2023, BRIN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6,388 triliun, turun dari anggaran 2022 sebesar Rp6,464 triliun.
Anggota Komisi VII DPR ungkap dehabibienisasi di BRIN
Dia mencatat ada sejumlah upaya dehabibienisasi atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ketiga RI BJ Habibie.
Komisi VII DPR rekomendasikan pemberhentian Kepala BRIN
Berbagai masalah yang ada di tubuh BRIN yang dikepalai Laksana Tri Handoko hingga saat ini tidak kunjung usai.
Pemerintah dinilai lemah berhadapan dengan investor China di PT GNI
Pemerintah harus hadir dalam perkara serius seperti yang terjadi di PT GNI.
Bentrok pekerja di PT GNI, Fraksi PKS desak pemerintah evaluasi hilirisasi nikel
Program hilirisasi nikel dinilai mengorbankan banyak fasilitas negara, tetapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Ketimbang isi BBM satu pintu, pemerintah diminta fokus revisi Perpres BBM
Isu revisi Perpres BBM ini sudah lama direncanakan tetapi belum terlihat kejelasannya.
Rencana royalti nol persen hilirisasi batu bara dipertanyakan
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya pemerintah memberlakukan tarif royalti progresif ekspor batu bara.
Anggota Komisi VII DPR nilai BRIN recoki tupoksi BMKG
BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis dan menginformasikan keadaan cuaca.
Mulyanto sebut pembahasan RUU EBT berpotensi cacat hukum
Pemerintah dipandang tidak serius membahas RUU EBT.
Debat Bupati Meranti vs Kemenkeu soal bagi hasil migas, Mulyanto: Itu sensitif!
Sudah saatnya Presiden (Jokowi) memerhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas.
