IA-CEPA buat Indonesia ngenas, energi berkeadilan hanya slogan

Pemerintah Indonesia akhirnya sepakat menandatangani kerja sama ekonomi komprehensif dengan Australia atau IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). Kerja sama tersebut dinilai membuat Indonesia ngenas. Energi berkeadilan yang kerap didengungkan pemerintah praktis hanya sekadar slogan.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Dian Islamiati Fatwa, dalam kesepakatan kerja sama ekonomi tersebut, terdapat beberapa poin yang dianggap hanya membuat Indonesia rugi di berbagai sektor antara lain industri pertambangan, pariwisata, pendidikan, telekomunikasi, energi, transportasi dan jasa konstruksi. 

Tak hanya itu, bahkan kerja sama tersebut mencakup sector rumah-sakit, pathology dan pelayanan rumahsakit termasuk rumah jompo yang bisa dikuasai oleh Australia. Dalam sektor-sektor yang disebutkan tadi, Australia bisa mempunyai hak kepemilikan saham sebesar 67%. 

Bahkan di sektor energi, Australia bisa berinvestasi dengan kepemilikan mencapai 95% untuk pembangkit di atas 10 megawatt. Dan lebih celakanya lagi Indonesia tidak bisa melakukan divestasi di bawah prosentase dari perjanjian IA-CEPA yang sudah disetujui.

“Opo tumon kepemilikan saham Australia hingga 67% dan tidak bisa didivestasikan?  Nilai matematika saya memang tidak pernah mencapai 9, tapi menggunakan kalkulator manapun memberikan kepemilikan saham lebih dari 50% terhadap asing sama saja menyerahkan kedaulatan bangsa kepada negara lain,” kata Dian melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada Rabu, (14/11).

Lebih lanjut, Dian mengatakan, dalam laman Kementerian Perdagangan atau kemendag.go.id  terdapat laporan 4 tahun kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu yang dilaporkan yakni menyangkut soal energi dengan tagline Energi Berkeadilan. 

Berkaca pada kesepakatan IA-CEPA, bila negosiator Kementerian Perdagangan RI membiarkan kepemilikan Australia menguasai saham di sektor energi bisa mencapai 95% dan tidak bisa didivestasikan, patut dipertanyakan slogan Energi Berkeadilan tersebut.

“Jadi, apanya yang adil? Jal piye…” ujar Dian. 

Karena itu, Menurut Dian, kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia layak dibatalkan. Pasalnya kerja sama tersebut sudah bukan berdasarkan keadilan. Kata Dian, pemerintah Indonesia kebablasan membiarkan Australia menguasai sektor-sektor strategis yang diperuntukkan bagi hajat hidup orang banyak.  

“Jadi sudahlah, kasihan anak cucu kita. Free trade IA-CEPA sudah bukan berdasarkan keadilan lagi, tapi free trade sontoloyo yang layak dibatalkan,” kata Dian.