sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jokowi mau ganti eselon III dan IV dengan robot cerdas

Presiden Jokowi akan memangkas eselon III dan IV dalam struktur birokrasi yang selama ini menghambat.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 28 Nov 2019 18:20 WIB
Jokowi mau ganti eselon III dan IV dengan robot cerdas

Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi terhadap berbagai regulasi dan juga struktur organisasi di dalam pemerintahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, segala bentuk hambatan terhadap masuknya investasi akan dipangkas. Tak terkecuali dengan eselon III dan IV dalam struktur birokrasi yang akan digantikan dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Tahun depan kita akan mengurangi eselon, yang eselon III dan IV ini akan kita potong, dan kita putuskan juga diganti dengan AI," katanya dalam acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11). 

Dia melanjutkan, jika kerja-kerja eselon III dan IV digantikan dengan kecerdasan buatan, maka akan mempercepat proses administratif yang ada di tingkatan kementerian dan lembaga.

"Kalau diganti dengan AI kecepatan kita dalam birokrasi akan cepat," ujarnya.

Hanya saja dia menekankan, hal tersebut nantinya juga akan bergantung kepada proses penyederhanaan sejumlah Undang-Undang penghambat investasi yang akan dijadikan UU payung atau omnibus law.

"Tapi sekali lagi, ini juga nanti akan sangat tergantung Omnibus Law yang kita sampaikan ke DPR," ucapnya.

Jokowi pun berharap, dengan dilakukannya sejumlah efisiensi dari tingkatan birokrasi hingga UU, akan dapat menggerek masuknya Foreign Direct Investment (FDI) lebih besar.

Sponsored

"Lima tahun kemarin ada perbaikan (FDI) dan problem kita ada di regulasi, UU yang bukan gampang kita selesaikan, tidak hanya di pusat tapi di provinsi kabupaten atau kota, ini yang kita lakukan," jelasnya.

Untuk itu dia mengatakan pada Desember tahun ini omnibus law untuk perpajakan akan dirampungkan dan untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja ditargetkan selesai pada bulan Januari tahun 2020.

"Dengan ini kecepatan kita akan meningkat (dalam hal investasi). Tapi ini masih tergantung dari persetujuan DPR kita, kalau itu disetujui akan ada perubahan besar," ujarnya.